Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri sejarah. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri sejarah. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Minggu, Mei 12, 2019

Hambarnya Hari Kebangkitan Nasional

Hanya beberapa hari lagi, Indonesia akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Namun, tidak sebagaimana hari-hari besar lainnya, tidak banyak masyarakat yang menyadari hari besar ini. Hari besar ini berlalu seakan-akan tidak ada artinya bagi bangsa Indonesia.

Minggu, Juni 07, 2009

Mungkinkah orang Luar Jawa dapat terpilih

Keputusan Jusuf Kalla (JK) menjadi capres adalah sebuah keputusan besar yang patut dihargai. Seandainya JK tidak mencalonkan diri, koalisi SBY akan menjadi sangat besar sekali, sebaliknya Megawati yang pernah menjadi presiden elektabilitasnya menjadi sangat turun. Megawati Prabowo akan berjuang sendirian melawan incumbent.

Jumat, April 15, 2016

Kenapa GBHN dicabut

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki keinginan besar untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berbagai langkah dilakukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Jumat 15 April 2016, Ketua MPR Zulkifli Hasan menemui Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Kamis, Agustus 28, 2014

Kabinet Indonesia Dimulai dengan 12 Departemen

Berapa jumlah menteri untuk kabinet mendatang ramai diperbincangkan. Termasuk juga mengenai posisi wakil menteri. Bagaimana dengan sejarah? Menurut sejarah, Indonesia justeru dimulai dengan 12 departemen.

Kamis, Juli 09, 2009

Terbukti, Golkar partai oportunis

Kekalahan yang dialami oleh JK-Win dalam pilpres sungguh drastis. Suara yang diperoleh pasangan ini betul-betul jauh dari modal usungan partainya yang 20%. Berarti pasangan ini tekor 7%. Padahal suara itu sudah dibantu dari dukungan dari pendukung nonkoalisi. Artinya jika suara dikurangi suara Hanura yang sekitar 4% dan sumbangan suara non golkar sebesar anggap saja 2%, maka suara dari Golkar sendiri hanya 7%, artinya JK-Win hanya mengumpulkan
suara 50% dari pendukung Golkar.

Dari sejumlah basis Golkar hanya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara saja yang solid mendukung pasangan JK-Win. Sementara di daerah lain pasangan ini tidak didukung oleh Golkar. Di Riau misalnya, jika pada pileg lalu Gubernur dan para bupati dari Golkar berkampanye, pada pilpres justru pasif. Kalau memang ada aturan, kenapa pada pilpres dilarang dan pileg diperbolehkan? Gerak pengurus di daerah pun tidak kelihatan. Tidak seperti pengurus PDIP dan Demokrat yang solid mengampanyekan capres mereka, Golkar tidak bergerak.

Partai Penuh Oportunis
Melihat sejarah, Golkar adalah partai yang dicap tidak konsisten. Sejarah membuktikan.

Pada saat voting laporan pertanggungjawaban Habibie, PAN, PKS, PBB, PPP solid mendukung Habibie, tetapi kubu Golkar yang dikomandoi Marzuki Darusman dkk justru membelot ke kubu PDIP.

Pada pemilu 2004, kubu Golkar yang dikomandoi Fahmi Idris dkk justru menyeberang ke pasangan SBY-JK.

Pada pemilu 2009, kubu Golkar simpatisan Akbar Tanjung menyeberang ke SBY.

Kalau dicatat banyaknya pilkada yang dimenangkan pasangan non-Golkar di daerah mayoritas Golkar sendiri, kasus-kasus seperti itu tidak terhitung.

Hukum Karma
Bagi Jusuf Kalla sendiri sebenarnya sudah impas. Pada pemilu 2009 lalu, kubunya yang menggembosi Golkar. Pemilu 2009 ini justru dia yang digembosi.

Masih pantaskah Golkar diperhitungkan
Dengan sejumlah kasus tersebut, sebenarnya harus jadi pelajaran bagi para tokoh-tokoh public figur yang ingin mencalonkan diri dari Golkar, masih pantaskah Golkar dijadikan kendaraan politik? Untuk persyaratan administratif tentu masih, tetapi untuk kemenangan/kesuksesan, tentu lihat kembali fakta yang ada.

Tulisan ini bagian dari :

  1. JK-Win
  2. SBY
  3. Golkar

Sabtu, Juni 27, 2009

Pengurangan Jumlah Menteri

Dalam sejarah Indonesia pernah ada kecaman besar mengenai jumlah 100 menteri pada kabinet di era terpimpin. Salah satu kehebatan Soeharto menurut sejarah adalah berhasil mengurangi jumlah menteri tersebut. Gus Dur pernah mengurangi departemen, yakni dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Keuangan. Tetapi hingga Kabinet Indonesia Bersatu, jumlah menteri berkisar 36 orang, yakni: 4 orang menko, 18 departemen, 12 meneg dan 2 pejabat setingkat menteri. Jika satu orang menteri bergaji Rp. 240 juta setahun, berarti untuk gaji menteri, negara dibebani Rp. 8, 640 milyar. Wow, hampir 9 milyar.

Selasa, Oktober 18, 2005

Silat Riau Apa Kabar?

Banyak ahli sejarah menyatakan bahwa Pencak Silat pertama kali ditemukan di Riau pada jaman kerajaan Sriwijaya di abad VII walaupun dalam bentuk yang masih kasar. Seni beladiri Melayu ini kemudian menyebar ke seluruh wilayah kerajaan Sriwijaya, semenanjung Malaka, dan Pulau Jawa.

Senin, Mei 06, 2019

Tirani Minoritas

Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid pada tanggal 31 Juli 2017 membenarkan adanya tirani mayoritas yang ditandai dengan lebih dari 200 kasus pelanggaran kebebasan beragama terhadap minoritas. Sebelumnya, Yusri Usman menyebut saat ini "minoritas takut". Benarkah?

Senin, April 29, 2019

Peran Amerika di Afghanistan

Dr. Muhammad Najib menulis rubrik di RMOL bahwa sebenarnya Amerika berusaha mengakhiri perannya yang merugikan di Afghanistan, suatu peran yang menyebabkan Amerika bermusuhan dengan Dunia Islam yang dilabeli terorisme, yang pada akhirnya bukan keuntungan yang didapatkan Amerika tetapi justeru kerugian. Tetapi tidak begitu saja Amerika meninggalkan perannya. Amerika telah terperangkap.

Sabtu, April 13, 2019

Dukungan Ulama dalam Pilpres 2019

Khalifah Abbasiyah, al Makmun selaku sulthan / umara pewaris nabi pada tahun 212 H, memunculkan dua bid'ah, pertama fitnah Qur'an makhluk, suatu pendapat kaum Mu'tazilah (rasionalis/ JIL) dan kedua keutamaan Ali bin Abi Thalib atas semua manusia setelah rasulullah, suatu pendapat kaum Syi'ah. Pewaris Nabi lainnya, yakni para ulama menentang keras bid'ah tersebut meskipun harus menghadapi ujian. Selama periode 3 khalifah, para ulama mempertahankan kebenaran meskipun menghadapi penyiksaan dan pembunuhan.

Jumat, September 23, 2016

Misteri Agus Silvi dalam Pilkada DKI

Tiba-tiba saja, nama Agus Harimurti Yudhoyono tampil menjadi pasangan Cagub – Cawagub Jakarta dari Poros Cikeas yang terdiri dari Demokrat, PAN, PPP dan PKB. Nama Yusril Ihza Mahendra yang selama ini gencar disebut-sebut Koalisi Kekeluargaan, hilang begitu saja.

Sabtu, Mei 28, 2016

Golkar

Golkar adalah partai terbesar di era Orde Baru. Saat ini masih merupakan 2 besar di Indonesia, sehingga kepengurusannya senantiasa direbutkan.

Kamis, Mei 26, 2016

JK-Win

Tulisan ini merupakan tulisan saat masa-masa kampanye pilpres JK-Win. Terpengaruh blog JK di kompasiana, maka saya mencurahkan hati saya melalui tulisan-tulisan di blog ini.

Rabu, Maret 23, 2016

Calon Mandiri dalam Pilkada

Ahok berencana maju jalur dalam jalur independen dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana sejarah kemenangan calon independen dalam pilkada di Indonesia?

Sabtu, Mei 05, 2012

Sengketa dan ketidakpuasan ibukota, pemicu pemekaran

Banyaknya usulan pemekaran daerah otonomi baru menyebabkan pemerintah pusing sehingga diambil kebijakan moratorium. Di samping itu, mulai diadakan pembatasan dengan pengetatan persyaratan mulai dari pemekaran desa, kecamatan dan kabupaten. Tetapi, semua kebijakan itu pada akhirnya akan dilawan oleh masyarakat pro pemekaran karena meskipun tuduhan kepentingan politis dan dalih bahwa banyak pemekaran yang gagal didengungkan, tetapi faktor-faktor pemicu pemekaran yang belum tuntas akan tetap menyebabkan semangat pemekaran tersulut, Salah satunya sengketa letak ibukota dan ketidakpuasan terhadap ibukota.

Selasa, September 01, 2009

Teddy Mirza Dal tidak jadi dilantik

Caleg terpilih dari Golkar Rohul yang juga mantan Ketua DPRD Rohul dipastikan tidak dilantik kembali. Pasalnya, SK pemecatan yang bersangkutan sebagai kader Golkar telah disetujui.

Minggu, Juni 28, 2009

Adam Malik, si kancil

Salah satu tokoh Rengas Dengklok adalah pria cerdik berpostur kecil yang dijuluki ''si kancil” ini dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatra Utara, 22 Juli 1917 dari pasangan Haji Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Kepahlawanannya teruji oleh sebuah tuduhan terlibat CIA.

Sabtu, Juni 27, 2009

pendidikan politik sudah gagal

Melejitnya isu-isu kampanye yang jauh dari pembeberan visi dan misi sungguh mengecewakan. Sebagai anak bangsa yang menginginkan negara ini menjadi negara yang lebih baik, saya kecewa. Sebagai anak bangsa yang menyadari bahwa Indonesia sebenarnya memiliki beraneka ragam potensi yang belum terangkat, saya prihatin.

non pns jadi dirjen/sekjen

Dilihat dari sejarah, banyak menteri negara adalah peningkatan dari Dirjen. Misalnya Menteri Muda Perkebunan dahulunya adalah peningkatan dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian. Menteri Muda Perumahan Rakyat dari Departemen Pekerjaan Umum. Menteri Negara PUOD dari Dirjen PUOD Depdagri. Meneg BUMN dari Dirjen BUMN Departemen Keuangan.

Dalam era reformasi ini, di mana kabinet presidensial dibentuk dari koalisi-koalisi partai yang mirip dengan sistem parlementer, penampungan non-pns sebagai pejabat publik dari unsur partai memerlukan banyaknya pembentukan kementerian negara, padahal fungsi dan kinerja kementerian yang dibentuk tersebut tidak jelas. Hanya untuk memuaskan proses politik, struktur dan efisiensi pemerintahan akhirnya digadaikan.

Padahal, imbalan bagi parpol tersebut semestinya tidak hanya menteri. Posisi Dirjen atau Sekjen sebaiknya harus mulai dipertimbangkan. Pada masa Menteri Kehutanan dijabat Nur Mahmudi Ismail dari PK, posisi Sekjen dijabat oleh Soeripto yang non PNS. Entah bagaimana prosesnya, hal itu berlanjut hingga masa jabatannya usai. Artinya, bukan tidak mungkin parpol diberi jatah Sekjen atau Dirjen.

Dengan pengalihan fungsi kementerian-kementerian negara ke dirjen ada beberapa keuntungan yang didapat:
1. Mengurangi benturan kepentingan
Kementerian negara yang dibentuk dari Dirjen atau mengambil peran dari fungsi dirjen, akan sering memiliki program yang mirip dengan departemen induknya. Dengan kedudukan yang sejajar sebagai menteri, pejabat ini tentu akan memiliki kekuatan untuk berebut dengan menteri departemen induknya. Karenanya, logis, terjadinya perbenturan kepentingan antara menteri negara dengan menteri departemen.

2. Menghemat anggaran negara
Dengan posisi yang lebih rendah, wajar kalau pejabat setingkat dirjen/sekjen diberikan penghasilan yang lebih rendah daripada menteri. Dengan demikian akan ada penghematan keuangan negara.

3. Merapikan struktur pemerintahan
Kalau kementerian negara dikembalikan ke departemen induk, kita akan melihat struktur pemerintahan yang lebih rapi dan enak dilihat.

4. Efektivitas program
Kalau dikembalikan ke departemen induk, menteri departemen akan memiliki fungsi koordinasi yang kuat, karenanya adanya program-program ganda yang tidak efektif dan boros dapat dihindari.

Meninjau Departemen-departemen

Dalam sejarah Indonesia, tidak tabu untuk menggabungkan, menghapus dan menambah departemen. Departemen Perindustrian dan Perdagangan misalnya adalah penggabungan dari Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan pada era Soeharto. Departemen Kelautan dan Perikanan adalah departemen yang dibentuk pada era Gus Dur. Departemen Penerangan dihapus pada era Gus Dur. Departemen Sosial pernah dihapus pada zaman GusDur.

Departemen-departemen wajib
1. Departemen Dalam Negeri,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Pertahanan,
3. Departemen Keuangan,
4. Departemen Agama,
5. Departemen Pendidikan,
6. Departemen Kesehatan
7. Departemen Hukum dan HAM
8. Departemen Pertanian
9. Departemen Kehutanan
10. Departemen Kelautan dan Perikanan
adalah departemen-departemen yang wajib ada.

Mari kita lihat :
1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Departemen Perdagangan
4. Departemen Perhubungan
5. Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Perindustrian telah digabungkan oleh Soeharto ke dalam Deperindag, namun kemudian dipecah lagi.
Departemen Perdagangan selayaknya juga melayani distribusi jasa, oleh karena menurut saya namanya perlu diperluas menjadi Departemen Perdagangan dan Jasa
Departemen ESDM adalah nama lain dari Departemen Pertambangan dan Energi. Pada Departemen ada tiga fungsi yang melekat:
1. Pengawasan produksi sumber daya mineral dan energi
Kegiatan produksi ini sebenarnya kegiatan yang mengarah ke manufaktur, oleh karenanya menurut hemat saya dapat dibebankan kepada Departemen Perindustrian.
2. Kegiatan penyediaan infrastruktur energi, dapat dibebankan kepada Departemen Pekerjaan Umum
3. Kegiatan distribusi energi dapat dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa.

Departemen Perhubungan mengatur dua kegiatan:
1. Kegiatan di bidang penyediaan jasa perhubungan
2. Kegiatan di bidang infrastruktur perhubungan
Untuk kegiatan di bidang jasa selayaknya dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa saja, dan kegiatan kedua kepada Departemen Perhubungan

Dengan demikian kita memiliki tambahan tiga Departemen:
11. Departemen Perindustrian
12. Departemen Perdagangan dan Jasa
13. Departemen Pekerjaan Umum dan Infrastruktur

Selanjutnya mengenai:
1. Depnakertrans
2. Departemen Sosial

Permasalahan tenaga kerja sebenarnya adalah bagian dari permasalahan sosial oleh karenanya digabungkan saja dengan departemen sosial. Sebaliknya masalah transmigrasi berhubungan dengan kependudukan dan kewilayahan yang merupakan garapan Depdagri.

Dengan demikian tinggal 1 departemen lagi, yakni:
14. Departemen Sosial

Jadi dapat dikurangi jumlah departemen menjadi 14 dari 18 yang ada saat ini. Kebutuhan menteri pun berkurang, dan efisiensi pun meningkat.