Distrust Lembaga Survey

Sejumlah lembaga survey merilis hasil quick count Pilpres 2019. Tetapi, reaksi masyarakat terhadap hasil Quick Count relatif sepi dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Hasil tersebut, tidak lebih sebagai dasar prediksi awal. Artinya, terjadi distrust terhadap lembaga survey.

5 Provinsi Papua

Yanni Minggu, 24 Februari 2019 menjelaskan jika Prabowo Sandi menang, Papua akan dimekarkan menjadi 5 provinsi sesuai 5 wilayah adat Papua, yakni Mamta, Anim Ha, Saereri, Mee Pago dan La Pago.

Kelompok Radikal vs Penista Agama

Pemilihan Presiden 2019 semakin dekat. Upaya penarikan dukungan pun makin diperkuat, meski pun akibatnya menguatnya perpecahan umat.

Negara-Negara Bagian RPI

Sebagai perlawanan terhadap sikap Rezim Soekarno - Ali Sastroamidjoyo - AH Nasution meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, sentralisasi pemerintah pusat yang semakin menyibukkan diri dengan segala gelora politik yang menelantarkan rakyat, menelantarkan pembangunan daerah-daerah, menyuburkan kekuasaan komunis serta mengingkari kesepakatan 1945 bahwa UUD 1945 hanyalah konstitusi yang bersifat sementara dan darurat, para pejuang politik dan militer Indonesia yang berasal dari komponen pejuang '45 mendeklarasikan Republik Persatuan Indonesia dengan negara-negara bagian di Sumatera, Sulawesi dan Indonesia Timur.

Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri 2018

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2018, Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 telah berubah.

Tanggapan Penjajah Pun Membangun : Gatot dan Tengku

Pembangunan infrastruktur tanpa kejelasan manfaat ekonomi bagi masyarakat tidak ada artinya. Hal ini sekurang-kurangnya seperti yang dinyatakan oleh Panglima Gatot Nurmantyo dan Tuan Guru al Ittihadiyah Prof. Tengku Zulkarnain.

Kepala BINda dan Kapolda Riau diminta dicopot

Penyalahgunaan jabatan yang mengarah kepada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kapolda Riau Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo dan KaBINda Riau Marsma Rachman Haryadi menuai kemarahan masyarakat Riau, khususnya etnis pribumi Melayu karena mencederai sikap masyarakat Melayu yang menghormati tamu.

Prediksi Koalisi Pilkada Pilgubri 2018 Riau

Tahun ini, Riau akan disibukkan agenda pendaftaran Pemilihan Gubernur Riau. Pertanyaannya, siapa-siapa yang akan menjadi Bakal Calon Gubernur Riau? Tetapi, sebelum melaju ke situ, penting diprediksi kemungkinan koalisi parpol? Koalisi parpol apa saja yang akan terbentuk?

Riau 5 Provinsi

Riau dan Daerah Pemekarannya Kepulauan Riau termasuk Provinsi dengan rating teratas di Indonesia yakni :

1. IPM 2014 (Kepri: 73,4 (Peringkat 4), Riau :70,33 (Peringkat 6).
2. PDRB per kapita 2014 (Riau : 109,83 juta (Peringkat 3), Kepri : 95,4 juta (Peringkat 5).

 

Provinsi Metropolitan Pekanbaru

Pertumbuhan ekonomi Riau menyebabkan pesatnya perkembangan penduduk Pekanbaru dan kawasan penyanggahnya. Dari 703.956 pada tahun 2005, 897.767 pada tahun 2010 menjadi 1.038.118 jiwa pada akhir 2015. Di siang hari, jumlah penduduk Pekanbaru mencapai 1,5 juta jiwa.

Subuh 1212 Masjid Pusdai Bandung

Ditaksir lebih dari 25 ribu jamaah mengikuti Gerakan Subuh Berjamaah Nasional 1212 yang merupakan Konsolidasi Spirit Aksi 212 untuk memperbaiki diri umat dalam rangka memperbaiki bangsa dan negara dengan mempererat ukhuwah Islamiah Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Masjid Pusdai Bandung.

Subuh 1212 Masjid Raya Al Azhar Bekasi

Ribuan Jamaah mengikuti Gerakan Subuh Berjamaah Nasional 1212 yang merupakan Konsolidasi Spirit Aksi 212 untuk memperbaiki diri umat dalam rangka memperbaiki bangsa dan negara dengan mempererat ukhuwah Islamiah Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Masjid Raya Al Azhar Bekasi.

Tujuan Subuh 1212 lebih besar dari Hukum Ahok

Koordinator Media Center Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) sekaligus Pimpinan Dakwah Lembaga Ihaqi, Erick Yusuf, menyatakan tujuan Gerakan Subuh Berjamaah Nasional 1212 lebih besar dari sekedar #HukumAhok.

Subuh 1212 Masjid Raya Annur Pekanbaru Dibuka Gubernur Riau

Gerakan Subuh Berjamaah Nasional yang merupakan Konsolidasi Spirit 212 di Masjid Raya An Nur Pekanbaru dibuka oleh Gubernur Riau H. Arsyad Juliandi Rachman, gubernur Riau dari Partai Golkar yang di DKI ikut mendukung Ahok, tersangka penista agama Islam.

Provinsi Sumatera Tenggara

Eks Tapanuli Selatan merupakan wilayah daratan yang terjauh dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara. Wilayah ini berbatasan dengan Rokan Riau dan Pasaman Sumatera Barat, sehingga tidak jarang masyarakatnya banyak yang beraktivitas di kedua provinsi tetangga, yakni Pekanbaru Riau dan Padang Sumatera Barat, baik aktivitas sosial mau pun ekonomi.

Sengketa dan ketidakpuasan ibukota, pemicu pemekaran

Banyaknya usulan pemekaran daerah otonomi baru menyebabkan pemerintah pusing sehingga diambil kebijakan moratorium. Di samping itu, mulai diadakan pembatasan dengan pengetatan persyaratan mulai dari pemekaran desa, kecamatan dan kabupaten. Tetapi, semua kebijakan itu pada akhirnya akan dilawan oleh masyarakat pro pemekaran karena meskipun tuduhan kepentingan politis dan dalih bahwa banyak pemekaran yang gagal didengungkan, tetapi faktor-faktor pemicu pemekaran yang belum tuntas akan tetap menyebabkan semangat pemekaran tersulut, Salah satunya sengketa letak ibukota dan ketidakpuasan terhadap ibukota.

Terbukti, Golkar partai oportunis

Kekalahan yang dialami oleh JK-Win dalam pilpres sungguh drastis. Suara yang diperoleh pasangan ini betul-betul jauh dari modal usungan partainya yang 20%. Berarti pasangan ini tekor 7%. Padahal suara itu sudah dibantu dari dukungan dari pendukung nonkoalisi. Artinya jika suara dikurangi suara Hanura yang sekitar 4% dan sumbangan suara non golkar sebesar anggap saja 2%, maka suara dari Golkar sendiri hanya 7%, artinya JK-Win hanya mengumpulkan
suara 50% dari pendukung Golkar.

Dari sejumlah basis Golkar hanya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara saja yang solid mendukung pasangan JK-Win. Sementara di daerah lain pasangan ini tidak didukung oleh Golkar. Di Riau misalnya, jika pada pileg lalu Gubernur dan para bupati dari Golkar berkampanye, pada pilpres justru pasif. Kalau memang ada aturan, kenapa pada pilpres dilarang dan pileg diperbolehkan? Gerak pengurus di daerah pun tidak kelihatan. Tidak seperti pengurus PDIP dan Demokrat yang solid mengampanyekan capres mereka, Golkar tidak bergerak.

Partai Penuh Oportunis
Melihat sejarah, Golkar adalah partai yang dicap tidak konsisten. Sejarah membuktikan.

Pada saat voting laporan pertanggungjawaban Habibie, PAN, PKS, PBB, PPP solid mendukung Habibie, tetapi kubu Golkar yang dikomandoi Marzuki Darusman dkk justru membelot ke kubu PDIP.

Pada pemilu 2004, kubu Golkar yang dikomandoi Fahmi Idris dkk justru menyeberang ke pasangan SBY-JK.

Pada pemilu 2009, kubu Golkar simpatisan Akbar Tanjung menyeberang ke SBY.

Kalau dicatat banyaknya pilkada yang dimenangkan pasangan non-Golkar di daerah mayoritas Golkar sendiri, kasus-kasus seperti itu tidak terhitung.

Hukum Karma
Bagi Jusuf Kalla sendiri sebenarnya sudah impas. Pada pemilu 2009 lalu, kubunya yang menggembosi Golkar. Pemilu 2009 ini justru dia yang digembosi.

Masih pantaskah Golkar diperhitungkan
Dengan sejumlah kasus tersebut, sebenarnya harus jadi pelajaran bagi para tokoh-tokoh public figur yang ingin mencalonkan diri dari Golkar, masih pantaskah Golkar dijadikan kendaraan politik? Untuk persyaratan administratif tentu masih, tetapi untuk kemenangan/kesuksesan, tentu lihat kembali fakta yang ada.

Tulisan ini bagian dari :

1. JK-Win
2. SBY
3. Golkar

Rusli Zainal pun tertarik publikasi blog

Sukses Jusuf Kalla dengan kompasiananya ternyata banyak mengilhami pemimpin-pemimpin bangsa ini. Lewat komunitas blogger bertuah, Rusli Zainal mencoba mensosialisasikan dirinya. Sebuah kontes bertaja Rusli Zainal sang visioner pun dimulai.

Penghapusan Ujian Nasional, kemunduran kebijakan

Hari ini saya membaca di salah satu harian di Riau, Riau Pos, isu kampanye MegaPro. Meskipun saya simpati dengan perjuangan MegaPro dan JK-Win menentang incumbent, tidak berarti semua materi kampanye pasangan alternatif ini saya setujui semua. Termasuk salah satu yang dikampanyekan Suryadi Khusaini, bahwa kalau MegaPro menang, kebijakan Ujian Nasional akan dihapus, karena kebijakan ini penuh ketidakadilan. Daerah perkotaan yang fasilitasnya lengkap, tentu diuntungkan.

Menciptakan kampanye yang bermartabat

Kritikan atas pelaksanaan kampanye pilpres dilontarkan oleh berbagai pihak. Pelaksanaan kampanye tidak menggambarkan visi dan misi masing-masing pasangan. Kampanye pun tidak menggambarkan apa program yang akan dijalankan masing-masing capres. Kampanye pun dinilai lebih banyak menonjolkan keunggulan pribadi dan menyerang kepribadian lawan.

Sungguh tidak adil kalau kita mengatakan bahwa capres yang ada sekarang tidak berbobot. Bahwa kampanye seandainya memang tidak berbobot, bukanlah semata tanggung jawab masing-masing kandidat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaksana pemilu dan pembuat undang-undang pemilu.


Peran Bawaslu
Peran bawaslu dalam kampanye seharusnya diperjelas. Bawaslu dapat dijadikan wasit agar pelaksanaan kampanye berjalan sesuai yang diharapkan. Berbagai pelanggaran seperti perusakan atribut kandidat, keterlibatan pejabat BUMN, kampanye yang tidak sesuai prosedur, harus diserahkan kepada bawaslu agar ditindak seadil-adilnya.

Peran Undang-undang
Undang-undang kampanye harus jelas dan detail, sehingga tidak ada celah dari seorang pun calon untuk melakukan pelanggaran. Undang-undang juga harus memperjelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kandidat. Undang-undang juga harus bebas dari unsur multitafsir.

Undang-undang juga harus mengarahkan kampanye yang kondusif untuk perbaikan bangsa. Kampanye yang dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kampanye yang menghasilkan secara jelas, apa dan kemana negara ini seandainya salah satu kandidat terpilih.

Sanksi
Sanksi dari pelanggaran kampanye selama ini baru sebatas bagian pidananya dengan maksimal 12 bulan. Sanksi pelanggaran belum secara substansial merugikan kandidat, oleh karenanya pelanggaran kampanye tidak memberikan resiko apa pun bagi kandidat.
Sanksi yang harus diberikan seyogyanya memberikan efek jera kepada kandidat, yakni mengurangi peluang ketermenangannya.

Negara harus belajar dari pilkades, di mana pilkades pada satu desa di Indonesia didasarkan pada satu peraturan yang sanksinya menyebabkan kandidat mati kutu untuk melakukan pelanggaran. Dalam pilkades Talang Pring Jaya Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Panitia Pilkades dan kandidat sepakat untuk memberikan sanksi berupa pengurangan suara terpilih bagi pelanggar. Sanksi tersebut betul-betul membuat pelanggaran kampanye dihindari masing-masing kandidat karena dapat mengakibatkan segala usaha yang dilakukannya sia-sia.

Konklusi
Tanpa memperjelas peranan bawaslu, tanpa didukung undang-undang yang jelas, dan tanpa sanksi yang memberikan efek jera, pelaksanaan kampanye di Indonesia, tidak akan pernah sampai ke taraf bermutu.