Menampilkan postingan yang diurutkan menurut tanggal untuk kueri koalisi. Urutkan menurut relevansi Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut tanggal untuk kueri koalisi. Urutkan menurut relevansi Tampilkan semua postingan

Kamis, April 18, 2019

Tantangan Jokowi 2019 - 2024

Quick count banyak lembaga survey menunjukkan Jokowi memenangkan Pilpres 2019. Meski Prabowo melawan pernyataan tersebut, menyatakan menang tetapi karena belum ada rilis angka pembanding yang terpercaya dari pengumuman perilis Quick Count, sambil menunggu hasil hitungan resmi KPU, untuk sementara kita telah dapat mengandai-andai Pemerintahan 2019-2024 adalah Pemerintahan Jokowi.

Senin, April 17, 2017

Prediksi Koalisi Pilkada Pilgubri 2018 Riau

Tahun ini, Riau akan disibukkan agenda pendaftaran Pemilihan Gubernur Riau. Pertanyaannya, siapa-siapa yang akan menjadi Bakal Calon Gubernur Riau? Tetapi, sebelum melaju ke situ, penting diprediksi kemungkinan koalisi parpol? Koalisi parpol apa saja yang akan terbentuk?

Jumat, September 23, 2016

Misteri Agus Silvi dalam Pilkada DKI

Tiba-tiba saja, nama Agus Harimurti Yudhoyono tampil menjadi pasangan Cagub – Cawagub Jakarta dari Poros Cikeas yang terdiri dari Demokrat, PAN, PPP dan PKB. Nama Yusril Ihza Mahendra yang selama ini gencar disebut-sebut Koalisi Kekeluargaan, hilang begitu saja.

Sabtu, Mei 28, 2016

Golkar

Golkar adalah partai terbesar di era Orde Baru. Saat ini masih merupakan 2 besar di Indonesia, sehingga kepengurusannya senantiasa direbutkan.

Jumat, Mei 27, 2016

SBY

Tulisan-tulisan tentang SBY terutama masa pilpres. Pada saat itu saya simpatisan JK-Win, jadi mohon maaf kalau banyak materinya yang negatif. Namanya, terbawa arus politik SAAT ITU.

Berikut tulisannya :

  1. Mungkinkah Demokrat mengulang sukses Golkar?
  2. Kegagalan SBY dan JK
  3. Jusuf Kalla dan Golkar
  4. Koalisi Prabowo dan JK ke SBY, mungkinkah?
  5. Kreativitas Inisial Pasangan Capres
  6. Nasib PKS, tetap di koalisi atau keluar
  7. Mungkinkah SBY dikalahkan?
  8. Demi satu putaran, rasionalitas pun diabaikan
  9. Neo Orbais dan Neo Liberalis
  10. Apa sih keunggulan SBY?
  11. Akankah Golkar jadi PKB kedua?
  12. Skenario besar yang memukau
  13. Kenapa Mallarangeng tidak dipecat?
  14. Etika Politik, salah satu kata kunci SBY untuk membatasi langkah JK
  15. Ada apa di balik slogan SBY?
  16. Mungkinkah Pilpres satu Putaran?
  17. Divide et Impera
  18. Hasil Poling SMS memenangkan JK-Win
  19. Motivasi Pengeboman JW Marriot dan Ritz Carlton
  20. Negeri Sihir
  21. Dekan Pascasarjana Universitas Tarumanegara orang comberan
  22. Perubahan gaya iklan SBY-JK
  23. Perang Survey semakin marak
  24. Kemenangan JK-Win akhir dagang sapi
  25. Keluarga Mallarangen yang prestisius
  26. Akhirnya JK-Win gantung sepatu
  27. Polling SMS Debat Capres di TV One, SBY Unggul, JK Win naik
  28. Kemenangan SBY dibatalkan
  29. Susunan Kabinet SBY
  30. Paranormalisasi kemenangan JK-Win
  31. Kampanye dengan cara survey
  32. Pemekaran menjadi tema kampanye SBY
  33. Black campaign dengan tuduhan black campaign
  34. Di balik hak angket DPT Pilpres
  35. Perang Purnawirawan dalam Pilpres 2009
  36. Dua dari 3 M menjadi menteri
  37. Susunan Kabinet SBY
  38. Susunan Kabinet SBY
  39. Terbukti Golkar Partai Oportunis
  40. Pendidikan Politik Sudah Gagal
  41. Kalau kampanye tidak saling serang
  42. Tim Siluman
  43. Rusli Zainal pun tertarik publikasi blog
  44. Bantulah yang lemah
  45. Manuver PPP dalam Pilpres
  46. Isu HAM di tengah kampanye Pilpres
  47. Mungkinkah orang luar jawa dapat terpilih
  48. Perang Survey
  49. Keunggulan Pengusung Prabowo daripada pengusung Jokowi
  50. Perang Palu
  51. Buntut terorisme KPU dijaga ketat
  52. Tim Sukses
  53. Perbandingan para kandidat capres/cawapres
  54. Koalisi partai-partai pada pilpres 2009
  55. Menggagas ekonomi kebangsaan
  56. Masa depan Golkar pasca pilpres 2009

Kamis, Mei 26, 2016

JK-Win

Tulisan ini merupakan tulisan saat masa-masa kampanye pilpres JK-Win. Terpengaruh blog JK di kompasiana, maka saya mencurahkan hati saya melalui tulisan-tulisan di blog ini.

Sabtu, September 05, 2015

Pro Kontra PAN masuk kabinet

Partai Amanat Nasional pimpinan Zulkifli Hasan memutuskan untuk mendukung pemerintah dan masuk ke kabinet. Apa tanggapan atas hal ini?

Sabtu, Juni 28, 2014

Kampanye korupsi Prabowo bisa blunder

Meskipun Gerindra, partai pendukung utama Prabowo hanya menempati peringkat ke-7 dengan indeks 1,9 dibandingkan PDIP partai pendukung utama Jokowi yang menempati peringkat ke-1 partai terkorup di Indonesia dengan indeks 7,7, kampanye korupsi Prabowo tetap bisa menjadi blunder.

Selasa, April 24, 2012

Nasib PKS, tetap di koalisi atau keluar

Selasa, 3 April 2012 diadakan pertemuan di Puri Cikeas. Dalam pertemuan tersebut hadi pimpinan partai koalisi, yakni:

  1. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa
  2. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie
  3. Ketua Umum PKB Muhaimain Iskandar
  4. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum
  5. Ketua Umum PPP Suryadarma Ali (SDA)

Sabtu, Juli 11, 2009

Skenario besar yang memukau

Dunia politik Indonesia adalah sinetron politik yang sangat menarik. Alur ceritanya sangat sulit ditebak, apalagi oleh seorang yang seawam saya. Tetapi sinetron politik tersebut menyuguhkan jalan cerita yang enak untuk dicermati. Salah satunya, penampilan seorang tokoh cerita bernama Jusuf Kalla. Skenario PKS
Skenario pertama yang berkaitan dengan Jusuf Kalla adalah skenario yang dimainkan PKS. Meskipun Hidayat Nur Wahid sudah populer sebagai salah satu kandidat cawapres dalam polling-polling yang diadakan lembaga survey, tetapi elektabilitas HNW sebagai cawapres masih jauh di bawah JK. Di samping sebagai cawapres incumbent, JK sangat berpeluang untuk melanjutkan kebersamaannya dengan SBY.

Isu peran JK yang terlalu menonjol kemudian dibesar-besarkan PKS. Peran JK di samping SBY yang begitu kuat ditafsirkan dualisme kepresidenan. Kondisi yang tentunya sangat mengkhawatirkan. Dengan isu ini PKS berhasil mencampakkan JK dan memberi peluang kepada HNW.

Tetapi koalisi lain tidak tinggal diam, PKB misalnya membuat manuver dukungan kiai kepada Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Manuver paling besar diusung PAN. PAN kemudian berhasil mengangkat nama Hatta Rajasa. Manuver-manuver tersebut pada akhirnya membuat SBY bulat mengangkat Boediono, orang yang bahkan tidak pernah disebut-sebut namanya sebelumnya sebagai cawapres.

Meski PKS tidak berhasil mencapai tujuan politiknya, tetapi JK telah terlempar dari sisi SBY. Kenyataan yang menimbulkan geram Mufidah dengan mengistilahkan "Habis manis sepah dibuang." SBY dinilai Mufidah hanya menjadikan JK sebagai bumper semata.

Isu Triple A
JK bukanlah berangkat dari kepengurusan Golkar. JK semula hanyalah kader biasa yang beruntung menjadi Menperidag. Posisi inilah yang pada awalnya mengantarkan JK sebagai salah satu anggota Dewan Pembina Golkar. Ketika JK akhirnya digandeng SBY, JK pun sempat dipecat dari Golkar.

Keberhasilan pasangan SBY-JK menjadi pemimpin Indonesia mau tidak mau harus dimanfaatkan Golkar. Dengan menjadikan Kalla sebagai Ketua Umum, Golkar akhirnya lepas dari nasib sebagai oposisi, posisi yang tidak diingini oleh Golkar. Tetapi bagaimanapun, Golkar tidak nyaman di bawah kepemimpinan Kalla. Nasib Golkar sebagai salah satu partai yang menerima imbas badai Demokrat, meski masih beruntung menempati posisi nomor 2, harus dipertanggungjawabkan Kalla.

Tetapi isu tersebut ternyata tidak cukup. Para pimpinan Golkar kemudian berpura-pura mendukung JK sebagai capres. Namun tidak sampai dalam tempo 24 jam, para pimpinan daerah Golkar kemudian menyatakan kekecewaannya atas deklarasi tersebut. Gerilya politik dijalankan. Para pengurus Golkar daerah kemudian bersikap pasif dalam kampanye pemenangan JK-Win. Sementara itu di pusat, pengurus partai Golkar sibuk mengadakan manuver-manuver, di antaranya isu Munaslub dipercepat.

Langkah yang disusun Triple A ternyata mulus, JK-Win mengalami kekalahan yang sangat telak. Dengan sendirinya, tidak ada alasan bagi JK untuk mempertahankan jabatan Ketua Umumnya.

Langkah Kalla ke depan
JK telah menjalani takdirnya. Ketika SBY belum memiliki dana yang cukup untuk kampanye di 2004, JK dimanfaatkan. Ketika dana tidak dipermasalahkan, JK akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa dia tidak begitu diperlukan.

Ketika Golkar membutuhkan kekuatan untuk ikut serta dalam kabinet, Golkar memanfaatkan JK. Ketika kekuatan tersebut sudah hilang, JK harus menerima nasib dibuang Golkar.

Agar tidak begitu terpuruk, SBY kemudian "menyelamatkan" sahabatnya ini. Daniel Sparingga dari Universitas Airlangga menyarankan JK menerima peran sebagai duta perdamaian.

Sebaliknya, pengamat yang lain mengharapkan JK untuk beroposisi. Posisi yang tentu saja tidak akan mungkin dijalankan JK tanpa partai.

Kedua skenario tersebut sama-sama buruk dan sama-sama baik.
Buruknya, skenario pertama hanyalah bentuk lain "pemanfaatan" JK, namun masih dapat mengangkat harga diri JK, sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa JK toh masih berharga.

Skenario kedua hanyalah memperparah citra JK, sebagai kandidat yang dianggap tidak "diperhitungkan" maka oposisi JK dengan kendaraan Golkar sebagai partai yang dikenal tidak memiliki visi dan misi yang jelas hanyalah dianggap sebagai suara orang yang kalah. Tetapi seandainya JK didukung oleh partai yang memang betul-betul senada dengan visi dan misinya di saat kampanye, tentu peran oposisi JK masih dapat dihargai.

Tulisan ini bagian dari :

  1. JK-Win
  2. SBY
  3. Golkar

Kamis, Juli 09, 2009

Terbukti, Golkar partai oportunis

Kekalahan yang dialami oleh JK-Win dalam pilpres sungguh drastis. Suara yang diperoleh pasangan ini betul-betul jauh dari modal usungan partainya yang 20%. Berarti pasangan ini tekor 7%. Padahal suara itu sudah dibantu dari dukungan dari pendukung nonkoalisi. Artinya jika suara dikurangi suara Hanura yang sekitar 4% dan sumbangan suara non golkar sebesar anggap saja 2%, maka suara dari Golkar sendiri hanya 7%, artinya JK-Win hanya mengumpulkan
suara 50% dari pendukung Golkar.

Dari sejumlah basis Golkar hanya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara saja yang solid mendukung pasangan JK-Win. Sementara di daerah lain pasangan ini tidak didukung oleh Golkar. Di Riau misalnya, jika pada pileg lalu Gubernur dan para bupati dari Golkar berkampanye, pada pilpres justru pasif. Kalau memang ada aturan, kenapa pada pilpres dilarang dan pileg diperbolehkan? Gerak pengurus di daerah pun tidak kelihatan. Tidak seperti pengurus PDIP dan Demokrat yang solid mengampanyekan capres mereka, Golkar tidak bergerak.

Partai Penuh Oportunis
Melihat sejarah, Golkar adalah partai yang dicap tidak konsisten. Sejarah membuktikan.

Pada saat voting laporan pertanggungjawaban Habibie, PAN, PKS, PBB, PPP solid mendukung Habibie, tetapi kubu Golkar yang dikomandoi Marzuki Darusman dkk justru membelot ke kubu PDIP.

Pada pemilu 2004, kubu Golkar yang dikomandoi Fahmi Idris dkk justru menyeberang ke pasangan SBY-JK.

Pada pemilu 2009, kubu Golkar simpatisan Akbar Tanjung menyeberang ke SBY.

Kalau dicatat banyaknya pilkada yang dimenangkan pasangan non-Golkar di daerah mayoritas Golkar sendiri, kasus-kasus seperti itu tidak terhitung.

Hukum Karma
Bagi Jusuf Kalla sendiri sebenarnya sudah impas. Pada pemilu 2009 lalu, kubunya yang menggembosi Golkar. Pemilu 2009 ini justru dia yang digembosi.

Masih pantaskah Golkar diperhitungkan
Dengan sejumlah kasus tersebut, sebenarnya harus jadi pelajaran bagi para tokoh-tokoh public figur yang ingin mencalonkan diri dari Golkar, masih pantaskah Golkar dijadikan kendaraan politik? Untuk persyaratan administratif tentu masih, tetapi untuk kemenangan/kesuksesan, tentu lihat kembali fakta yang ada.

Tulisan ini bagian dari :

  1. JK-Win
  2. SBY
  3. Golkar

Kamis, Juli 02, 2009

Kenapa Mallarangeng tidak dipecat

Kontroversi yang dilakukan dua orang anggota keluarga Mallarangeng, Rizal dan Alfian dianggap dapat menurunkan elektabilitas SBY-Boediono. Meski belum terbukti, tetapi simpati sekelompok anggota masyarakat terhadap SBY-Boediono menjadi turun. Tetapi hingga saat ini, SBY-Boediono masih mempertahankan kedua orang tim sukses kontraproduktifnya tersebut. Kenapa?

Minggu, Juni 28, 2009

Menyimak jejak langkah Chairul Saleh

Dr. Chairul Saleh adalah salah satu di antara tiga Waperdam Soekarno pada masa G30S PKI,di samping Dr. Soebandrio dan Dr. J. Leimena. Dr. Chairul Saleh saat itu menjabat sebagai Waperdam III. Tokoh penggagas utama Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini ditangkap tanpa alasan yang jelas oleh Soeharto saat menjabat sebagai Ketua MPRS 1967 dan meninggal di tahanan. Tokoh yang menolak modal asing ini, alumni Universitas Bonn, Jerman ini, hanya membolehkan masuknya modal asing jika setuju dengan profit sharing.

Sabtu, Juni 27, 2009

non pns jadi dirjen/sekjen

Dilihat dari sejarah, banyak menteri negara adalah peningkatan dari Dirjen. Misalnya Menteri Muda Perkebunan dahulunya adalah peningkatan dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian. Menteri Muda Perumahan Rakyat dari Departemen Pekerjaan Umum. Menteri Negara PUOD dari Dirjen PUOD Depdagri. Meneg BUMN dari Dirjen BUMN Departemen Keuangan.

Dalam era reformasi ini, di mana kabinet presidensial dibentuk dari koalisi-koalisi partai yang mirip dengan sistem parlementer, penampungan non-pns sebagai pejabat publik dari unsur partai memerlukan banyaknya pembentukan kementerian negara, padahal fungsi dan kinerja kementerian yang dibentuk tersebut tidak jelas. Hanya untuk memuaskan proses politik, struktur dan efisiensi pemerintahan akhirnya digadaikan.

Padahal, imbalan bagi parpol tersebut semestinya tidak hanya menteri. Posisi Dirjen atau Sekjen sebaiknya harus mulai dipertimbangkan. Pada masa Menteri Kehutanan dijabat Nur Mahmudi Ismail dari PK, posisi Sekjen dijabat oleh Soeripto yang non PNS. Entah bagaimana prosesnya, hal itu berlanjut hingga masa jabatannya usai. Artinya, bukan tidak mungkin parpol diberi jatah Sekjen atau Dirjen.

Dengan pengalihan fungsi kementerian-kementerian negara ke dirjen ada beberapa keuntungan yang didapat:
1. Mengurangi benturan kepentingan
Kementerian negara yang dibentuk dari Dirjen atau mengambil peran dari fungsi dirjen, akan sering memiliki program yang mirip dengan departemen induknya. Dengan kedudukan yang sejajar sebagai menteri, pejabat ini tentu akan memiliki kekuatan untuk berebut dengan menteri departemen induknya. Karenanya, logis, terjadinya perbenturan kepentingan antara menteri negara dengan menteri departemen.

2. Menghemat anggaran negara
Dengan posisi yang lebih rendah, wajar kalau pejabat setingkat dirjen/sekjen diberikan penghasilan yang lebih rendah daripada menteri. Dengan demikian akan ada penghematan keuangan negara.

3. Merapikan struktur pemerintahan
Kalau kementerian negara dikembalikan ke departemen induk, kita akan melihat struktur pemerintahan yang lebih rapi dan enak dilihat.

4. Efektivitas program
Kalau dikembalikan ke departemen induk, menteri departemen akan memiliki fungsi koordinasi yang kuat, karenanya adanya program-program ganda yang tidak efektif dan boros dapat dihindari.

Rabu, Juni 24, 2009

Mungkinkah Demokrat mengulang sukses Golkar

Seandainya saja melanjutkan chemistry SBY-JK, barangkali tidak akan ada protes dari masyarakat tentang jargon pemilu satu putaran. Bahkan seandainya LSI mengatakan keterpilihan pasangan ini 80% atau lebih, mungkin umum bisa menerima. Lalu kenapa SBY begitu ngotot memilih Boediono? Apakah SBY telah melakukan suatu kesalahan keputusan?

Jumat, Juni 19, 2009

Koalisi Prabowo dan JK ke SBY, mungkinkah

Secara tidak sengaja saya membaca komentar salah seorang pembaca pada sebuah blog yang bunyinya sebagai berikut:
Kalau dalam putaran kedua, SBY berhadapan dengan JK, sebaiknya pak Prabowo bergabung saja dengan SBY, dan kalau SBY berhadapan dengan Prabowo, sebaiknya pak JK bergabung saja dengan SBY

Selasa, Juni 16, 2009

Manuver PPP dalam Pilpres

Secara resmi Partai Persatuan Pembangunan mendukung koalisi SBY-Budiono. Tetapi dukungan secara resmi tersebut,tidak berarti bahwa suara PPP bulat ke SBY. Sejumlah Kader PPP membentuk Front Persatuan Pendukung Prabowo (FPPP). Sejumlah kader PPP terlihat saat pendeklarasian Jumat, 5 Juni 2009, yakni Sofyan Usman, Usamah al Hadar, Habil Marati, dan Emilia Contessa. FPPP dipimpin oleh Rusdi Hanafi, salah seorang Ketua DPP dan Somali Malik, Wasekjen DPP sebagai Sekjen. Ketua Departemen Kepemudaan yang juga Sekjen Angkatan Muda Kakbah (AMK) Joko Purwanto turut bergabung. Alasan utama kelompok ini adalah untuk melanjutkan hubungan baik antara PPP dengan Prabowo.

Minggu, Juni 14, 2009

Isu HAM di tengah kampanye Pilpres

Sungguh mengherankan, dalam lima tahun masa kepemimpinan SBY, tidak ada tuntutan dari kelompok mana pun terhadap pelanggaran HAM. Tetapi tiba-tiba saja, muncul pahlawan kesiangan yang mengungkit-ungkit isu ini.

Sabtu, Juni 13, 2009

Mungkinkah Pilpres Satu Putaran?

LSI dan tim sukses SBY selalu menekankan bahwa pemilu hanya akan berlangsung satu putaran. Pernyataan SBY tersebut tentu didukung oleh sejumlah fakta, misalnya persentase perolehan suara partai koalisi yang melebihi angka 50%, kenaikan suara partai demokrat yang memang dipicu oleh popularitas SBY dan hasil polling beberapa saat yang lalu yang cenderung memenangkan SBY.

Jumat, Juni 12, 2009