Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri kesehatan. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri kesehatan. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Kamis, Agustus 28, 2014

Kabinet Indonesia Dimulai dengan 12 Departemen

Berapa jumlah menteri untuk kabinet mendatang ramai diperbincangkan. Termasuk juga mengenai posisi wakil menteri. Bagaimana dengan sejarah? Menurut sejarah, Indonesia justeru dimulai dengan 12 departemen.

Kamis, April 25, 2019

25 Negara Terkuat di Dunia Tahun 2019

Business Insider 2 Maret 2019 mempublikasikan US News and World Report Ranking yang melihat pengaruh keuangan dan politik, aliansi, kekuatan militer dan bagaimana negara tersebut berlaku sebagai pemimpin dunia. Berkolaborasi dengan Universitas Pensylvania yang mensurvey 20.000 orang tentang pendapatnya mengenai 80 negara, dirilis negara-negara terkuat di dunia.

Selasa, Juni 09, 2009

Ketika KPU sudah tidak netral lagi

KPU dibentuk sebagai lembaga indipenden penyelenggara Pemilu dengan harapan dapat berlaku adil dan bersikap netral terhadap para peserta pemilu. Beberapa indikasi ketidaknetralan KPU tersebut sebagai berikut:

Selasa, April 16, 2019

Merampingkan 43 Kabinet Kerja Jokowi

Jika 3 (tiga) orang wakil menteri tidak dihitung, ada 43 (empat puluh tiga) menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi. Bagaimana kabinet ini dirampingkan? Wakil Ketua BPN Prabowo Sandiaga Uno dari PKS, Mardani Ali Sera mengemukakan penyusutan menjadi 11 menteri, tetapi bagaimana opsi lain?

Senin, April 15, 2019

11 Kementerian Usulan Wakil Ketua BPN Prabowo Sandiaga

Wakil Ketua BPN Prabowo Sandiaga Uno dari PKS, Mardani Ali Sera mengusulkan perampingan kabinet dari 34 kementerian menjadi 11 kementerian.

Selasa, Desember 18, 2018

Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri 2018

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2018, Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 telah berubah.

Jumat, Maret 04, 2016

Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2015, telah mengubah struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

Selasa, Juli 21, 2009

Dua dari 3M jadi menteri

Beredar susunan kabinet SBY Boediono. Dua dari trio Mallarangeng yakni Rizal Mallarangeng dan Andi Mallarangeng menjadi menteri. Andi sebagai Mendagri dan Rizal sebagai Menkominfo. Dari kabinet lama, hanya beberapa orang saja yang kembali menjadi menteri, yakni: Lukman Edy, Sri Mulyani, Sofyan Jalil.

Sabtu, Juni 27, 2009

Meninjau Departemen-departemen

Dalam sejarah Indonesia, tidak tabu untuk menggabungkan, menghapus dan menambah departemen. Departemen Perindustrian dan Perdagangan misalnya adalah penggabungan dari Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan pada era Soeharto. Departemen Kelautan dan Perikanan adalah departemen yang dibentuk pada era Gus Dur. Departemen Penerangan dihapus pada era Gus Dur. Departemen Sosial pernah dihapus pada zaman GusDur.

Departemen-departemen wajib
1. Departemen Dalam Negeri,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Pertahanan,
3. Departemen Keuangan,
4. Departemen Agama,
5. Departemen Pendidikan,
6. Departemen Kesehatan
7. Departemen Hukum dan HAM
8. Departemen Pertanian
9. Departemen Kehutanan
10. Departemen Kelautan dan Perikanan
adalah departemen-departemen yang wajib ada.

Mari kita lihat :
1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Departemen Perdagangan
4. Departemen Perhubungan
5. Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Perindustrian telah digabungkan oleh Soeharto ke dalam Deperindag, namun kemudian dipecah lagi.
Departemen Perdagangan selayaknya juga melayani distribusi jasa, oleh karena menurut saya namanya perlu diperluas menjadi Departemen Perdagangan dan Jasa
Departemen ESDM adalah nama lain dari Departemen Pertambangan dan Energi. Pada Departemen ada tiga fungsi yang melekat:
1. Pengawasan produksi sumber daya mineral dan energi
Kegiatan produksi ini sebenarnya kegiatan yang mengarah ke manufaktur, oleh karenanya menurut hemat saya dapat dibebankan kepada Departemen Perindustrian.
2. Kegiatan penyediaan infrastruktur energi, dapat dibebankan kepada Departemen Pekerjaan Umum
3. Kegiatan distribusi energi dapat dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa.

Departemen Perhubungan mengatur dua kegiatan:
1. Kegiatan di bidang penyediaan jasa perhubungan
2. Kegiatan di bidang infrastruktur perhubungan
Untuk kegiatan di bidang jasa selayaknya dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa saja, dan kegiatan kedua kepada Departemen Perhubungan

Dengan demikian kita memiliki tambahan tiga Departemen:
11. Departemen Perindustrian
12. Departemen Perdagangan dan Jasa
13. Departemen Pekerjaan Umum dan Infrastruktur

Selanjutnya mengenai:
1. Depnakertrans
2. Departemen Sosial

Permasalahan tenaga kerja sebenarnya adalah bagian dari permasalahan sosial oleh karenanya digabungkan saja dengan departemen sosial. Sebaliknya masalah transmigrasi berhubungan dengan kependudukan dan kewilayahan yang merupakan garapan Depdagri.

Dengan demikian tinggal 1 departemen lagi, yakni:
14. Departemen Sosial

Jadi dapat dikurangi jumlah departemen menjadi 14 dari 18 yang ada saat ini. Kebutuhan menteri pun berkurang, dan efisiensi pun meningkat.

Pengurangan Jumlah Menteri

Dalam sejarah Indonesia pernah ada kecaman besar mengenai jumlah 100 menteri pada kabinet di era terpimpin. Salah satu kehebatan Soeharto menurut sejarah adalah berhasil mengurangi jumlah menteri tersebut. Gus Dur pernah mengurangi departemen, yakni dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Keuangan. Tetapi hingga Kabinet Indonesia Bersatu, jumlah menteri berkisar 36 orang, yakni: 4 orang menko, 18 departemen, 12 meneg dan 2 pejabat setingkat menteri. Jika satu orang menteri bergaji Rp. 240 juta setahun, berarti untuk gaji menteri, negara dibebani Rp. 8, 640 milyar. Wow, hampir 9 milyar.