Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri kementerian. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri kementerian. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Selasa, April 16, 2019

Merampingkan 43 Kabinet Kerja Jokowi

Jika 3 (tiga) orang wakil menteri tidak dihitung, ada 43 (empat puluh tiga) menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi. Bagaimana kabinet ini dirampingkan? Wakil Ketua BPN Prabowo Sandiaga Uno dari PKS, Mardani Ali Sera mengemukakan penyusutan menjadi 11 menteri, tetapi bagaimana opsi lain?

Senin, April 15, 2019

11 Kementerian Usulan Wakil Ketua BPN Prabowo Sandiaga

Wakil Ketua BPN Prabowo Sandiaga Uno dari PKS, Mardani Ali Sera mengusulkan perampingan kabinet dari 34 kementerian menjadi 11 kementerian.

Minggu, April 07, 2019

Kementerian Penerimaan Negara

Salah satu isu yang dapat dikatakan disetujui oleh kedua pasangan Calon Presiden adalah pemisahan lembaga pengelola penerimaan negara dari Kementerian Keuangan. Bedanya, Jokowi dalam bentuk Badan Penerimaan Negara sementara Prabowo Sandi konon kabarnya Kementerian. Bagaimana kira-kira strukturnya?

Sabtu, Juni 27, 2009

non pns jadi dirjen/sekjen

Dilihat dari sejarah, banyak menteri negara adalah peningkatan dari Dirjen. Misalnya Menteri Muda Perkebunan dahulunya adalah peningkatan dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian. Menteri Muda Perumahan Rakyat dari Departemen Pekerjaan Umum. Menteri Negara PUOD dari Dirjen PUOD Depdagri. Meneg BUMN dari Dirjen BUMN Departemen Keuangan.

Dalam era reformasi ini, di mana kabinet presidensial dibentuk dari koalisi-koalisi partai yang mirip dengan sistem parlementer, penampungan non-pns sebagai pejabat publik dari unsur partai memerlukan banyaknya pembentukan kementerian negara, padahal fungsi dan kinerja kementerian yang dibentuk tersebut tidak jelas. Hanya untuk memuaskan proses politik, struktur dan efisiensi pemerintahan akhirnya digadaikan.

Padahal, imbalan bagi parpol tersebut semestinya tidak hanya menteri. Posisi Dirjen atau Sekjen sebaiknya harus mulai dipertimbangkan. Pada masa Menteri Kehutanan dijabat Nur Mahmudi Ismail dari PK, posisi Sekjen dijabat oleh Soeripto yang non PNS. Entah bagaimana prosesnya, hal itu berlanjut hingga masa jabatannya usai. Artinya, bukan tidak mungkin parpol diberi jatah Sekjen atau Dirjen.

Dengan pengalihan fungsi kementerian-kementerian negara ke dirjen ada beberapa keuntungan yang didapat:
1. Mengurangi benturan kepentingan
Kementerian negara yang dibentuk dari Dirjen atau mengambil peran dari fungsi dirjen, akan sering memiliki program yang mirip dengan departemen induknya. Dengan kedudukan yang sejajar sebagai menteri, pejabat ini tentu akan memiliki kekuatan untuk berebut dengan menteri departemen induknya. Karenanya, logis, terjadinya perbenturan kepentingan antara menteri negara dengan menteri departemen.

2. Menghemat anggaran negara
Dengan posisi yang lebih rendah, wajar kalau pejabat setingkat dirjen/sekjen diberikan penghasilan yang lebih rendah daripada menteri. Dengan demikian akan ada penghematan keuangan negara.

3. Merapikan struktur pemerintahan
Kalau kementerian negara dikembalikan ke departemen induk, kita akan melihat struktur pemerintahan yang lebih rapi dan enak dilihat.

4. Efektivitas program
Kalau dikembalikan ke departemen induk, menteri departemen akan memiliki fungsi koordinasi yang kuat, karenanya adanya program-program ganda yang tidak efektif dan boros dapat dihindari.

Jumat, Maret 04, 2016

Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2015, telah mengubah struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

Selasa, Desember 18, 2018

Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri 2018

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2018, Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 telah berubah.

Rabu, Juli 29, 2009

Birokrat Indonesia Bodoh, Korup dan Jahat

Gita Wirjawan, Komisaris PT Pertamina yang digadang-gadang sebagai calon Meneg BUMN memang polos. Dengan terang-terangan dia mengungkapkan kekesalannya atas praktik birokrasi di Indonesia.

Sabtu, Juni 27, 2009

Pengurangan Jumlah Menteri

Dalam sejarah Indonesia pernah ada kecaman besar mengenai jumlah 100 menteri pada kabinet di era terpimpin. Salah satu kehebatan Soeharto menurut sejarah adalah berhasil mengurangi jumlah menteri tersebut. Gus Dur pernah mengurangi departemen, yakni dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Keuangan. Tetapi hingga Kabinet Indonesia Bersatu, jumlah menteri berkisar 36 orang, yakni: 4 orang menko, 18 departemen, 12 meneg dan 2 pejabat setingkat menteri. Jika satu orang menteri bergaji Rp. 240 juta setahun, berarti untuk gaji menteri, negara dibebani Rp. 8, 640 milyar. Wow, hampir 9 milyar.