Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri hukum. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri hukum. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Ujaran Kebencian dan Hak Oposisi

Reformasi 1998 telah membawa Indonesia ke alam demokrasi yang nilai dasarnya adalah kebebasan berpendapat dan berkumpul. Adanya faktor ini menyebabkan oposisi memiliki hak untuk mengkritik dan bahkan menguliti penguasa sehingga dengan demikian ada mekanisme kendali terhadap penguasa.

Merampingkan 43 Kabinet Kerja Jokowi

Jika 3 (tiga) orang wakil menteri tidak dihitung, ada 43 (empat puluh tiga) menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi. Bagaimana kabinet ini dirampingkan? Wakil Ketua BPN Prabowo Sandiaga Uno dari PKS, Mardani Ali Sera mengemukakan penyusutan menjadi 11 menteri, tetapi bagaimana opsi lain?

Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri 2018

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2018, Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 telah berubah.

Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2015, telah mengubah struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

Polisi Redam Potensi Tsunami Krakatau April 2018

Pada bulan April 2018, polisi bermaksud melakukan proses hukum terhadap BMKG dan BPPT. Pasalnya, penelitian mereka dianggap meresahkan dan menghambat investasi.

Relevansi Ulama Mesir dalam Kasus Ahok

Pengacara Ahok (Basuki Cahaya Purnama) berencana mengundang ulama Mesir dalam persidangan Ahok. Barangkali, hal ini terinspirasi dari persidangan Jessica Kumala Wongso. Pertanyaannya, apakah relevan?

Dua dari 3M jadi menteri

Beredar susunan kabinet SBY Boediono. Dua dari trio Mallarangeng yakni Rizal Mallarangeng dan Andi Mallarangeng menjadi menteri. Andi sebagai Mendagri dan Rizal sebagai Menkominfo. Dari kabinet lama, hanya beberapa orang saja yang kembali menjadi menteri, yakni: Lukman Edy, Sri Mulyani, Sofyan Jalil.

Pengurangan Jumlah Menteri

Dalam sejarah Indonesia pernah ada kecaman besar mengenai jumlah 100 menteri pada kabinet di era terpimpin. Salah satu kehebatan Soeharto menurut sejarah adalah berhasil mengurangi jumlah menteri tersebut. Gus Dur pernah mengurangi departemen, yakni dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Keuangan. Tetapi hingga Kabinet Indonesia Bersatu, jumlah menteri berkisar 36 orang, yakni: 4 orang menko, 18 departemen, 12 meneg dan 2 pejabat setingkat menteri. Jika satu orang menteri bergaji Rp. 240 juta setahun, berarti untuk gaji menteri, negara dibebani Rp. 8, 640 milyar. Wow, hampir 9 milyar.

Kegagalan SBY dan JK

Di internet beredar isu-isu tentang kegagalan para capres/cawapres SBY dan JK.

Siapa Presiden Indonesia 2019-2024

Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2019 yang menyerentakkan Pilpres telah dilaksanakan dengan prediksi sementara Quick Count, Jokowi Amin menang atas Prabowo Sandi dengan selisih kemenangan 10% (55 - 45), tetapi Prabowo Sandi menang sebaran propinsi atas Jokowi Amin dengan selisih 12 propinsi (23-11). Oleh karenanya, meskipun hasil real count Jokowi Amin adalah pemenang berdasarkan banyak suara, tetapi Jokowi adalah pecundang berdasarkan sebaran suara. Pertanyaannya, siapa yang akan dilantik?

Kementerian Penerimaan Negara

Salah satu isu yang dapat dikatakan disetujui oleh kedua pasangan Calon Presiden adalah pemisahan lembaga pengelola penerimaan negara dari Kementerian Keuangan. Bedanya, Jokowi dalam bentuk Badan Penerimaan Negara sementara Prabowo Sandi konon kabarnya Kementerian. Bagaimana kira-kira strukturnya?

Kepala BINda dan Kapolda Riau diminta dicopot

Penyalahgunaan jabatan yang mengarah kepada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kapolda Riau Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo dan KaBINda Riau Marsma Rachman Haryadi menuai kemarahan masyarakat Riau, khususnya etnis pribumi Melayu karena mencederai sikap masyarakat Melayu yang menghormati tamu.

Tujuan Subuh 1212 lebih besar dari Hukum Ahok

Koordinator Media Center Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) sekaligus Pimpinan Dakwah Lembaga Ihaqi, Erick Yusuf, menyatakan tujuan Gerakan Subuh Berjamaah Nasional 1212 lebih besar dari sekedar #HukumAhok.

Terbukti, Golkar partai oportunis

Kekalahan yang dialami oleh JK-Win dalam pilpres sungguh drastis. Suara yang diperoleh pasangan ini betul-betul jauh dari modal usungan partainya yang 20%. Berarti pasangan ini tekor 7%. Padahal suara itu sudah dibantu dari dukungan dari pendukung nonkoalisi. Artinya jika suara dikurangi suara Hanura yang sekitar 4% dan sumbangan suara non golkar sebesar anggap saja 2%, maka suara dari Golkar sendiri hanya 7%, artinya JK-Win hanya mengumpulkan
suara 50% dari pendukung Golkar.

Dari sejumlah basis Golkar hanya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara saja yang solid mendukung pasangan JK-Win. Sementara di daerah lain pasangan ini tidak didukung oleh Golkar. Di Riau misalnya, jika pada pileg lalu Gubernur dan para bupati dari Golkar berkampanye, pada pilpres justru pasif. Kalau memang ada aturan, kenapa pada pilpres dilarang dan pileg diperbolehkan? Gerak pengurus di daerah pun tidak kelihatan. Tidak seperti pengurus PDIP dan Demokrat yang solid mengampanyekan capres mereka, Golkar tidak bergerak.

Partai Penuh Oportunis
Melihat sejarah, Golkar adalah partai yang dicap tidak konsisten. Sejarah membuktikan.

Pada saat voting laporan pertanggungjawaban Habibie, PAN, PKS, PBB, PPP solid mendukung Habibie, tetapi kubu Golkar yang dikomandoi Marzuki Darusman dkk justru membelot ke kubu PDIP.

Pada pemilu 2004, kubu Golkar yang dikomandoi Fahmi Idris dkk justru menyeberang ke pasangan SBY-JK.

Pada pemilu 2009, kubu Golkar simpatisan Akbar Tanjung menyeberang ke SBY.

Kalau dicatat banyaknya pilkada yang dimenangkan pasangan non-Golkar di daerah mayoritas Golkar sendiri, kasus-kasus seperti itu tidak terhitung.

Hukum Karma
Bagi Jusuf Kalla sendiri sebenarnya sudah impas. Pada pemilu 2009 lalu, kubunya yang menggembosi Golkar. Pemilu 2009 ini justru dia yang digembosi.

Masih pantaskah Golkar diperhitungkan
Dengan sejumlah kasus tersebut, sebenarnya harus jadi pelajaran bagi para tokoh-tokoh public figur yang ingin mencalonkan diri dari Golkar, masih pantaskah Golkar dijadikan kendaraan politik? Untuk persyaratan administratif tentu masih, tetapi untuk kemenangan/kesuksesan, tentu lihat kembali fakta yang ada.

Tulisan ini bagian dari :

  1. JK-Win
  2. SBY
  3. Golkar

Meninjau Departemen-departemen

Dalam sejarah Indonesia, tidak tabu untuk menggabungkan, menghapus dan menambah departemen. Departemen Perindustrian dan Perdagangan misalnya adalah penggabungan dari Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan pada era Soeharto. Departemen Kelautan dan Perikanan adalah departemen yang dibentuk pada era Gus Dur. Departemen Penerangan dihapus pada era Gus Dur. Departemen Sosial pernah dihapus pada zaman GusDur.

Departemen-departemen wajib
1. Departemen Dalam Negeri,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Pertahanan,
3. Departemen Keuangan,
4. Departemen Agama,
5. Departemen Pendidikan,
6. Departemen Kesehatan
7. Departemen Hukum dan HAM
8. Departemen Pertanian
9. Departemen Kehutanan
10. Departemen Kelautan dan Perikanan
adalah departemen-departemen yang wajib ada.

Mari kita lihat :
1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Departemen Perdagangan
4. Departemen Perhubungan
5. Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Perindustrian telah digabungkan oleh Soeharto ke dalam Deperindag, namun kemudian dipecah lagi.
Departemen Perdagangan selayaknya juga melayani distribusi jasa, oleh karena menurut saya namanya perlu diperluas menjadi Departemen Perdagangan dan Jasa
Departemen ESDM adalah nama lain dari Departemen Pertambangan dan Energi. Pada Departemen ada tiga fungsi yang melekat:
1. Pengawasan produksi sumber daya mineral dan energi
Kegiatan produksi ini sebenarnya kegiatan yang mengarah ke manufaktur, oleh karenanya menurut hemat saya dapat dibebankan kepada Departemen Perindustrian.
2. Kegiatan penyediaan infrastruktur energi, dapat dibebankan kepada Departemen Pekerjaan Umum
3. Kegiatan distribusi energi dapat dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa.

Departemen Perhubungan mengatur dua kegiatan:
1. Kegiatan di bidang penyediaan jasa perhubungan
2. Kegiatan di bidang infrastruktur perhubungan
Untuk kegiatan di bidang jasa selayaknya dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa saja, dan kegiatan kedua kepada Departemen Perhubungan

Dengan demikian kita memiliki tambahan tiga Departemen:
11. Departemen Perindustrian
12. Departemen Perdagangan dan Jasa
13. Departemen Pekerjaan Umum dan Infrastruktur

Selanjutnya mengenai:
1. Depnakertrans
2. Departemen Sosial

Permasalahan tenaga kerja sebenarnya adalah bagian dari permasalahan sosial oleh karenanya digabungkan saja dengan departemen sosial. Sebaliknya masalah transmigrasi berhubungan dengan kependudukan dan kewilayahan yang merupakan garapan Depdagri.

Dengan demikian tinggal 1 departemen lagi, yakni:
14. Departemen Sosial

Jadi dapat dikurangi jumlah departemen menjadi 14 dari 18 yang ada saat ini. Kebutuhan menteri pun berkurang, dan efisiensi pun meningkat.

Artis dalam Tim Kampanye JK-Win

Artis dalam perpolitikan Indonesia kehadirannya sangat mewarnai. Demikian pula dalam pilpres. Dalam Timkamnas JK-Win yang tiga struktur terdapat sejumlah artis populer nasional.

Ketika KPU sudah tidak netral lagi

KPU dibentuk sebagai lembaga indipenden penyelenggara Pemilu dengan harapan dapat berlaku adil dan bersikap netral terhadap para peserta pemilu. Beberapa indikasi ketidaknetralan KPU tersebut sebagai berikut: