Tampilkan postingan dengan label Reformasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Reformasi. Tampilkan semua postingan

Rabu, Juli 29, 2009

Birokrat Indonesia Bodoh, Korup dan Jahat

Gita Wirjawan, Komisaris PT Pertamina yang digadang-gadang sebagai calon Meneg BUMN memang polos. Dengan terang-terangan dia mengungkapkan kekesalannya atas praktik birokrasi di Indonesia.

Minggu, Juli 12, 2009

Susunan Kabinet SBY

SBY berkemungkinan besar keluar sebagai Juara I Lomba Kepresidenan Indonesia. Sebagai pemenang yang
Tulisan ini bagian dari :
SBY

Susunan Kabinet SBY

SBY berkemungkinan besar keluar sebagai Juara I Lomba Kepresidenan Indonesia. Sebagai pemenang yang merupakan orang yang kemungkinan besar akan memerintah Indonesia, prediksi susunan kabinet 2009 - 2014 kemudian beredar. Isu komposisi kabinet kemudian menjadi menarik.

Susunan Kabinet SBY

SBY berkemungkinan besar keluar sebagai Juara I Lomba Kepresidenan Indonesia. Sebagai pemenang yang merupakan orang yang kemungkinan besar akan memerintah
Tulisan ini bagian dari :
SBY

Jumat, Juli 03, 2009

Bisnis dan Berenang

Optimisme Jusuf Kalla adalah spirit keteladanan bagi generasi muda bangsa Indonesia yang saat ini miskin semangat wirausaha (enterpreneurship) padahal wirausahawan adalah generasi yang diharapkan dapat memecahkan persoalan ekonomi bangsa, yakni selain partisipasinya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, sumbangan PAD, juga membantu menyerap pengangguran.

Sabtu, Juni 27, 2009

non pns jadi dirjen/sekjen

Dilihat dari sejarah, banyak menteri negara adalah peningkatan dari Dirjen. Misalnya Menteri Muda Perkebunan dahulunya adalah peningkatan dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian. Menteri Muda Perumahan Rakyat dari Departemen Pekerjaan Umum. Menteri Negara PUOD dari Dirjen PUOD Depdagri. Meneg BUMN dari Dirjen BUMN Departemen Keuangan.

Dalam era reformasi ini, di mana kabinet presidensial dibentuk dari koalisi-koalisi partai yang mirip dengan sistem parlementer, penampungan non-pns sebagai pejabat publik dari unsur partai memerlukan banyaknya pembentukan kementerian negara, padahal fungsi dan kinerja kementerian yang dibentuk tersebut tidak jelas. Hanya untuk memuaskan proses politik, struktur dan efisiensi pemerintahan akhirnya digadaikan.

Padahal, imbalan bagi parpol tersebut semestinya tidak hanya menteri. Posisi Dirjen atau Sekjen sebaiknya harus mulai dipertimbangkan. Pada masa Menteri Kehutanan dijabat Nur Mahmudi Ismail dari PK, posisi Sekjen dijabat oleh Soeripto yang non PNS. Entah bagaimana prosesnya, hal itu berlanjut hingga masa jabatannya usai. Artinya, bukan tidak mungkin parpol diberi jatah Sekjen atau Dirjen.

Dengan pengalihan fungsi kementerian-kementerian negara ke dirjen ada beberapa keuntungan yang didapat:
1. Mengurangi benturan kepentingan
Kementerian negara yang dibentuk dari Dirjen atau mengambil peran dari fungsi dirjen, akan sering memiliki program yang mirip dengan departemen induknya. Dengan kedudukan yang sejajar sebagai menteri, pejabat ini tentu akan memiliki kekuatan untuk berebut dengan menteri departemen induknya. Karenanya, logis, terjadinya perbenturan kepentingan antara menteri negara dengan menteri departemen.

2. Menghemat anggaran negara
Dengan posisi yang lebih rendah, wajar kalau pejabat setingkat dirjen/sekjen diberikan penghasilan yang lebih rendah daripada menteri. Dengan demikian akan ada penghematan keuangan negara.

3. Merapikan struktur pemerintahan
Kalau kementerian negara dikembalikan ke departemen induk, kita akan melihat struktur pemerintahan yang lebih rapi dan enak dilihat.

4. Efektivitas program
Kalau dikembalikan ke departemen induk, menteri departemen akan memiliki fungsi koordinasi yang kuat, karenanya adanya program-program ganda yang tidak efektif dan boros dapat dihindari.

Meninjau Departemen-departemen

Dalam sejarah Indonesia, tidak tabu untuk menggabungkan, menghapus dan menambah departemen. Departemen Perindustrian dan Perdagangan misalnya adalah penggabungan dari Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan pada era Soeharto. Departemen Kelautan dan Perikanan adalah departemen yang dibentuk pada era Gus Dur. Departemen Penerangan dihapus pada era Gus Dur. Departemen Sosial pernah dihapus pada zaman GusDur.

Departemen-departemen wajib
1. Departemen Dalam Negeri,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Pertahanan,
3. Departemen Keuangan,
4. Departemen Agama,
5. Departemen Pendidikan,
6. Departemen Kesehatan
7. Departemen Hukum dan HAM
8. Departemen Pertanian
9. Departemen Kehutanan
10. Departemen Kelautan dan Perikanan
adalah departemen-departemen yang wajib ada.

Mari kita lihat :
1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Departemen Perdagangan
4. Departemen Perhubungan
5. Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Perindustrian telah digabungkan oleh Soeharto ke dalam Deperindag, namun kemudian dipecah lagi.
Departemen Perdagangan selayaknya juga melayani distribusi jasa, oleh karena menurut saya namanya perlu diperluas menjadi Departemen Perdagangan dan Jasa
Departemen ESDM adalah nama lain dari Departemen Pertambangan dan Energi. Pada Departemen ada tiga fungsi yang melekat:
1. Pengawasan produksi sumber daya mineral dan energi
Kegiatan produksi ini sebenarnya kegiatan yang mengarah ke manufaktur, oleh karenanya menurut hemat saya dapat dibebankan kepada Departemen Perindustrian.
2. Kegiatan penyediaan infrastruktur energi, dapat dibebankan kepada Departemen Pekerjaan Umum
3. Kegiatan distribusi energi dapat dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa.

Departemen Perhubungan mengatur dua kegiatan:
1. Kegiatan di bidang penyediaan jasa perhubungan
2. Kegiatan di bidang infrastruktur perhubungan
Untuk kegiatan di bidang jasa selayaknya dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa saja, dan kegiatan kedua kepada Departemen Perhubungan

Dengan demikian kita memiliki tambahan tiga Departemen:
11. Departemen Perindustrian
12. Departemen Perdagangan dan Jasa
13. Departemen Pekerjaan Umum dan Infrastruktur

Selanjutnya mengenai:
1. Depnakertrans
2. Departemen Sosial

Permasalahan tenaga kerja sebenarnya adalah bagian dari permasalahan sosial oleh karenanya digabungkan saja dengan departemen sosial. Sebaliknya masalah transmigrasi berhubungan dengan kependudukan dan kewilayahan yang merupakan garapan Depdagri.

Dengan demikian tinggal 1 departemen lagi, yakni:
14. Departemen Sosial

Jadi dapat dikurangi jumlah departemen menjadi 14 dari 18 yang ada saat ini. Kebutuhan menteri pun berkurang, dan efisiensi pun meningkat.

Pengurangan Jumlah Menteri

Dalam sejarah Indonesia pernah ada kecaman besar mengenai jumlah 100 menteri pada kabinet di era terpimpin. Salah satu kehebatan Soeharto menurut sejarah adalah berhasil mengurangi jumlah menteri tersebut. Gus Dur pernah mengurangi departemen, yakni dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Keuangan. Tetapi hingga Kabinet Indonesia Bersatu, jumlah menteri berkisar 36 orang, yakni: 4 orang menko, 18 departemen, 12 meneg dan 2 pejabat setingkat menteri. Jika satu orang menteri bergaji Rp. 240 juta setahun, berarti untuk gaji menteri, negara dibebani Rp. 8, 640 milyar. Wow, hampir 9 milyar.

Selasa, Juni 23, 2009

Penggabungan kembali Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Salah satu isu yang menjadi topik debat cawapres tadi malam adalah penggabungan kembali departemen pendidikan dan kebudayaan. Hampir semua cawapres setuju. Alasan yang melatarbelakangi adalah di samping kualitas pendidikan yang merosot, juga bahwa tujuan pendidikan adalah meningkatkan kebudayaan.

Kamis, Mei 28, 2009

Ekonomi Kerakyatan dan Olah Raga

Pertarungan kata-kata sudah dimulai. Masing-masing tim sukses capres mengeluarkan statemennya masing-masing. Isu utama adalah neoliberal.

Entah karena kehabisan bahan, salah satu tim sukses capres mulai melakukan serangan ke arah pribadi. Kehidupan pribadi capres, isu masa lalunya, hobinya, olah raganya dan kekayaannya.

Olah Raga dan Sistem Ekonomi
Pandangan hidup sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kekayaan capres. Pengikut tasawuf misalnya tidak terlarang untuk kaya, tetapi mencintai kekayaanlah yang salah. Ekonom kerakyatan pun seharusnya juga dibenarkan untuk memiliki kekayaan karena apa pun sistem ekonomi yang dianut tujuannya akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi seperti kerakyatan dan liberal adalah tentang bagaimana peran negara dalam mengatur perekonomian. Sistem ekonomi kerakyatan tidak bicara tentang bahwa para pendukungnya haruslah miskin-miskin. Ekonomi kerakyatan tetap dengan tujuan agar kaum miskin dapat dikurangi. Bahkan jika perlu dikayakan. Oleh karenanya, kalau pelaku-pelaku ekonomi kerakyatan kaya, apa salahnya.

Salah satu yang aneh lagi, tim sukses capres menuding salah seorang cawapres ekonomi kerakyatan tidak konsisten, karena memiliki hobi bermain polo. Apa hubungannya olah raga dengan idealisme. Apa hubungannya hobi yang dihubungkan dengan kekayaan dengan idealisme.

Rabu, Mei 27, 2009

Prosedur Pemekaran perlu perbaikan

Mungkin sudah banyak yang melupakan kejadian kematian Ketua DPRD Sumut beberapa waktu lalu. Akibat kejadian tersebut, tokoh-tokoh perjuangan pemekaran Propinsi Tapanuli. Padahal terlepas dari adanya pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari pembentukan propinsi baru, tetap ide tersebut berangkat dari wacana masyarakat. Hanya saja, sebesar apa masyarakat menginginkannya.

Selasa, Mei 26, 2009

Menggagas ekonomi kebangsaan

Visi misi para capres sedang diperdebatkan. Menurut ekonom UGM Revrison Bawasird dan Ichsanuddin Noorsy, ketiga pasangan pada prinsipnya sama-sama berpotensi neolib. Bedanya SBY-No, sudah 100% neolib, sementara Megapro dan JK-Win kadarnya 50%. Alasan utama Revrison karena kedua-duanya tidak jelas-jelas mengembangkan Koperasi dan BUMN.