Pemisahan Pemilu

Pemilu Serentak 2019 menimbulkan korban dianaktirikannya Pemilu Legislatif serta korban jiwa dalam penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan hasil pemungutan menimbulkan wacana untuk mengembalikan kembali sistem Pemilu terpisah. Benarkah bongkar pasang ini?

Korban Pemilu Serentak 2019

Pemilu Serentak 2019 telah selesai dengan memberikan duka kepada caleg yang gagal dan penyelenggara, pengaman dan saksi yang meninggal dunia tanpa jaminan uang santunan. Ada 12 Pertugas KPPS yang dilaporkan meninggal dunia di Jawa Barat, 2 polisi yang meninggal di Jawa Timur dan  2 saksi yang meninggal di Sulawesi Selatan.

Merampingkan 43 Kabinet Kerja Jokowi

Jika 3 (tiga) orang wakil menteri tidak dihitung, ada 43 (empat puluh tiga) menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi. Bagaimana kabinet ini dirampingkan? Wakil Ketua BPN Prabowo Sandiaga Uno dari PKS, Mardani Ali Sera mengemukakan penyusutan menjadi 11 menteri, tetapi bagaimana opsi lain?

11 Kementerian Usulan Wakil Ketua BPN Prabowo Sandiaga

Wakil Ketua BPN Prabowo Sandiaga Uno dari PKS, Mardani Ali Sera mengusulkan perampingan kabinet dari 34 kementerian menjadi 11 kementerian.

Kementerian Penerimaan Negara

Salah satu isu yang dapat dikatakan disetujui oleh kedua pasangan Calon Presiden adalah pemisahan lembaga pengelola penerimaan negara dari Kementerian Keuangan. Bedanya, Jokowi dalam bentuk Badan Penerimaan Negara sementara Prabowo Sandi konon kabarnya Kementerian. Bagaimana kira-kira strukturnya?

Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri 2018

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2018, Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 telah berubah.

Pro Kontra Moratorium Pemekaran

Sama seperti kebijakan presiden sebelumnya, Soesilo Bambang Yoedhojono, rezim Jokowi ternyata juga melakukan tindak dealokasi APBN melalui moratorium pemekaran. Timbul prokontra.

Pembubaran Polwil

Sejumlah daerah di Indonesia sempat memiliki institusi bernama Polwil.

Polrestabes

Sejumlah Polresta di Indonesia dinaikkan statusnya menjadi Polrestabes.

Energi Alternatif Nuklir Thorium

Indonesia merupakan negara yang berlimpah sumber daya alam. Salah satunya thorium. Cadangan thorium di Indonesia menurut Bob Soelaiman Effendi, Chief Representative Martingale Inc cukup untuk kebutuhan listrik 1.000 tahun.

Kenapa GBHN dicabut

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki keinginan besar untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berbagai langkah dilakukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Jumat 15 April 2016, Ketua MPR Zulkifli Hasan menemui Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Kelemahan Daerah Persiapan

Masyarakat yang mengharapkan pemekaran daerah di Indonesia menghadapi hantu baru, yakni mekanisme daerah persiapan. Dalam ketentuan tersebut, sebuah daerah persiapan dapat saja betul-betul menjadi Daerah Otonomi Baru atau malah kandas sama sekali.

Calon Mandiri dalam Pilkada

Ahok berencana maju jalur dalam jalur independen dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana sejarah kemenangan calon independen dalam pilkada di Indonesia?

Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2015, telah mengubah struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

Kabinet Indonesia Dimulai dengan 12 Departemen

Berapa jumlah menteri untuk kabinet mendatang ramai diperbincangkan. Termasuk juga mengenai posisi wakil menteri. Bagaimana dengan sejarah? Menurut sejarah, Indonesia justeru dimulai dengan 12 departemen.

Sengketa dan ketidakpuasan ibukota, pemicu pemekaran

Banyaknya usulan pemekaran daerah otonomi baru menyebabkan pemerintah pusing sehingga diambil kebijakan moratorium. Di samping itu, mulai diadakan pembatasan dengan pengetatan persyaratan mulai dari pemekaran desa, kecamatan dan kabupaten. Tetapi, semua kebijakan itu pada akhirnya akan dilawan oleh masyarakat pro pemekaran karena meskipun tuduhan kepentingan politis dan dalih bahwa banyak pemekaran yang gagal didengungkan, tetapi faktor-faktor pemicu pemekaran yang belum tuntas akan tetap menyebabkan semangat pemekaran tersulut, Salah satunya sengketa letak ibukota dan ketidakpuasan terhadap ibukota.

Empat Isu Krusial UU Pemilu

Empat Isu Krusial UU Pemilu telah diselesaikan oleh DPR pada hari Kamis 12 April 2012.

Hasil sementara Indonesia - Uruguay 1-0

Hasil sementara pertandingan persahabatan Indonesia - Uruguay 1-0 untuk kemenangan Indonesia melawan juara 4 Piala Dunia tersebut. Gol perdana tim Indonesia dicetak oleh Boaz Solossa.

Teddy Mirza Dal tidak jadi dilantik

Caleg terpilih dari Golkar Rohul yang juga mantan Ketua DPRD Rohul dipastikan tidak dilantik kembali. Pasalnya, SK pemecatan yang bersangkutan sebagai kader Golkar telah disetujui.

Usul tidak populer dari pecundang yang populer

Abdul Hafiz Anshary, pecundang Pilkada Kalimantan Selatan yang populer dengan ketidakbecusan kinerjanya selama menjabat sebagai Ketua KPU membuat sebuah usulan yang sangat tidak populer di era demokrasi ini, yaitu pengembalian pemilihan gubernur oleh DPRD. Jika usulan ini jadi dilaksanakan, mungkin usulan-usulan untuk mundur ke belakang seperti pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR dan sebagainya akan dengan gampang ditelorkan.


Alasan mendasar dikeluarkannya usulan tersebut oleh si "pecundang yang tidak becus" adalah tidak lain masalah biaya. Menurut Hafiz, biaya yang dikeluarkan selama pilkada sangat besar. Hafiz yang mengalami kekalahan dalam pilgub menyatakan bahwa pilkada juga syarat dengan politik uang, meski pemilihan oleh DPRD juga syarat politik uang.

Masalahnya mungkin hanya satu, politik uang yang dijalankan untuk pemilihan DPRD resikonya lebih kecil. Kalau seseorang sudah berhasil menyuap anggota DPRD dapat dipastikan dia bisa duduk tenang menunggu saat-saat Hari Hnya saja, sebaliknya money politic dalam pilkada memiliki resiko yang sangat besar. Bisa jadi, pada hari H, masyarakat pemilih justeru bertindak berdasarkan hati nuraninya. Selain itu, menyuap masyarakat jauh lebih susah daripada menyuap anggota DPRD yang jumlahnya tidak seberapa.

Kalau permasalahannya biaya, seharusnya KPU berpikir bagaimana caranya pembiayaan pilkada menjadi lebih irit dan terhadap masalah money politic, KPU pun harus merancang suatu sistem pemilihan yang lebih ketat.

Tidak mau ambil pusing
KPU di zaman Hafiz terkesan tidak mau ambil pusing dan berusaha mengurangi kerja-kerja yang menjadi bebannya. Lihat saja pelaksanaan pileg dan pilpres. Setiap ada masalah KPU mengabaikannya dan melemparkannya ke MK.

Pilkada pun akan menjadi beban kerja KPU. Oleh karenanya, biar kerjanya lebih enteng, KPU berusaha mengurangi pilkada, yakni dengan menghapuskan pilkada gubernur.

Pertanyaannya: Kalau memang tidak mau menanggung beban, kenapa mau jadi komisioner KPU?