Senin, Mei 06, 2019

Tirani Minoritas

Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid pada tanggal 31 Juli 2017 membenarkan adanya tirani mayoritas yang ditandai dengan lebih dari 200 kasus pelanggaran kebebasan beragama terhadap minoritas. Sebelumnya, Yusri Usman menyebut saat ini "minoritas takut". Benarkah?

Tirani Minoritas adalah Latar Belakang Pergerakan Kemerdekaaan Indonesia

Sejarah pergerakan Indonesia yang dimulai dengan pendirian Budi Utomo dan Sarikat Dagang Islam dilatarbelakangi adanya tirani minoritas di Hindia Belanda. Para pendiri Sarikat Dagang Islam terdorong adanya diskriminasi antara mayoritas saudagar muslim dengan pedagang Tiong Hoa, sementara pendiri Budi Utomo terdorong oleh diskrimanisasi yang dihadapi oleh mahasiswa non-kristen dan perbedaan gaji antara pegawai bumi putra dengan pegawai Eropa.

Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, para pejuang berhadapan persyarikatan Tiong Hoa, Po An Tui, lasykar Tiong Hoa yang aktif membantu NICA. Setelah kemerdekaan, kongkalingkong antara saudagar Cina dengan partai  berkuasa pada saat itu PNI dan PKI menghasilkan merkantilisme yang menghisap pribumi. Hasil-hasil produksi rakyat terpaksa diserahkan kepada toke Tiong hoa, sebaliknya masyarakat harus mendapatkan barang konsumsi utama yakni beras dengan susah payah kepada para toke. Kondisi ini menyebabkan kebencian yang menimbulkan korban besar bagi minoritas pada saat jatuhnya era Orde Lama.

Namun tumbangnya Orde Lama ternyata tidak memperbaiki tirani minoritas di Indonesia, selain diteruskannya merkantilisme, Orde Baru ternyata membuka peluang praktek feodalisme. Rakyat harus berhadapan dengan TNI yang diperalat untuk mempertahankan aset-aset minoritas. Kembali, reformasi 1998 membawa korban kepada etnis minoritas.

Setelah berjalannya reformasi, tirani minoritas faktanya tetap berlanjut. Isu kembali berlanjut.

Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Mayoritas pribumi yang golongan terbesarnya adalah muslim masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Dengan tertumpuknya kekayaan pada minoritas, meski merupakan pemilik suara terbanyak, nyatanya mayoritas tidak mampu berbuat apa-apa. Sistem pemilu yang sudah lebih demokratis ternyata tidak menjamin kemenangan. Dalam dua Pilpres terakhir, calon yang didukung minoritas memiliki sumber daya dana kampanye yang sangat besar. Pada pilpres 2014, Prabowo Hatta hanya berhasil menghimpun dana 166,5 milyar dibanding Jokowi JK yang menghimpun dana 312,3 milyar. Pada Pilpres 2019, Prabowo Sandi hanya memiliki dana 213,2 milyar dibanding Jokowi Maruf Amin yang memiliki dana 606 milyar.

Divide et Impera

Mayoritas yang lemah mewarisi kebodohan yang akut. Generasi mudanya tidak ideologis, sementara tokoh-tokohnya oportunis, hedon dan borjuis. Mereka sangat gampang dipengaruhi dengan syahwat dan narkoba. Sikap ini kemudian membuahkan sifat khianat sehingga gampang dipecah belah.

Lunturnya Kharisma Ulama dan Tokoh Fungsional

Beberapa tahun terakhir, organisasi historis dan ulama serta tokoh fungsional mulai ditinggalkan generasi muda mayoritas yang cerdas. Organisasi-organisasi baru muncul, meskipun kecil dari jumlah pengikut tetapi gigih dalam perjuangan. Demikian pula kemunculan ulama-ulama alternatif. Ulama-ulama alternatif telah mendominasi perolehan pengikut yang lebih besar tumbuh dibandingkan ulama-ulama yang terlahir dari organisasi fungsional.

Kenyataan ini di satu sisi mengkhawatirkan karena berpotensi tumbuhnya aliran-aliran yang dangkal pemahaman, tetapi diharapkan dapat menggugah bangkitnya generasi-generasi lurus dari organisasi fungsional yang memiliki nama besar secara historis sehingga tirani minoritas dapat diakhiri dan kemerdekaan sejati yang diharapkan dapat terwujud.

Tidak ada komentar: