Ujaran Kebencian dan Hak Oposisi

Reformasi 1998 telah membawa Indonesia ke alam demokrasi yang nilai dasarnya adalah kebebasan berpendapat dan berkumpul. Adanya faktor ini menyebabkan oposisi memiliki hak untuk mengkritik dan bahkan menguliti penguasa sehingga dengan demikian ada mekanisme kendali terhadap penguasa.

Hukum Sebab Akibat

Namun demikian sebuah pendapat terikat pada hukum sebab akibatnya. Akibatnya, akan timbul ramalan-ramalan tentang apa yang terjadi sebagai akibat kritikan tersebut, dan dugaan-dugaan logis apa yang menyebabkan dan melatarbelakangi suatu pendapat tersebut.

Sebab akibat ini pada akhirnya menimbulkan kreasi pernyataan/opini yang belum tentu terjadi, sehingga tanpa fakta, maka opini ini kemudian menjadi kedustaan. Tentu saja, di samping rekayasa/kedustaan yang logis dan berdasar, dalam kontestasi pemenangan opini publik, lebih banyak yang timbul adalah rekayasa/kedustaan yang tidak berdasar tetapi dibuat untuk memuaskan/menyesuaikan dengan subjektivitas publik.

Hukum Ujaran Kebencian dan Dusta

Menurut para pakar hukum, ujaran kebencian, dusta dan pencemaran baik telah diatur khusus oleh penguasa kolonial untuk mengendalikan para perintis Republik. Aturan ini dihidupkan kembali oleh Orde Lama yang kewalahan menghadapi argumen kaum oposisi. Ketika Orde Lama digantikan, Orde Baru juga mewarisi senjata pamungkas. Oposisi baru menikmati kembali kebebasan dengan melalui perjuangan berdarah pada tahun 1998. Namun, sejalan perkembangan pemerintahan era reformasi, satu persatu warisan Orde Lama/Orde Baru dibangkitkan lagi, tentu dengan alasan-alasan yang rasional.

UU ITE

Malaysia baru saja mencabut UU anti hoaxnya, sementara di Indonesia UU ITE yang pernah ramai dibicarakan karena menimbulkan korban Prita Mulyasari, pasien yang menggugat pelayanan rumah sakit yang diterimanya.

Pengaturan tentang hukum berpendapat yang memberikan wewenang kembali pada penguasa pada prinsipnya telah menimbulkan pro kontra. Masyarakat merasa perlu dilindungi dari tindakan kriminal penipuan di dunia maya, tayangan yang merusak anak-anak seperti pornografi, pornoaksi dan kekerasan, penyebaran konten pribadi yang dapat menimbulkan beban psikologis/sosiologis bagi pelaku dan anak keturunannya, fitnah yang dapat menghancurkan pemasaran produk dan berakibat PHK.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan politisi dan publik figur, suatu fitnah, hasutan dan kedustaan yang terbantahkan justeru merupakan peluru balik yang tajam menyerang si penyerang. Dalam latar belakang pencabutan UU Anti hoax Malaysi, anti hoax ternyata dapat dimanfaatkan penguasa untuk membungkam keboborokannya dan dengan kondisi ini yang masih diliputi korupsi, maka merupakan benteng bagi para koruptor.

Tentu saja, kedustaan merupakan hal yang berbahaya apabila dikeluarkan oleh lembaga yang berpengaruh tetapi tanpa opsi dibantah seumpama media mainstrem dan pejabat pemerintah.

0 komentar: