Siapa Presiden Indonesia 2019-2024

Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2019 yang menyerentakkan Pilpres telah dilaksanakan dengan prediksi sementara Quick Count, Jokowi Amin menang atas Prabowo Sandi dengan selisih kemenangan 10% (55 - 45), tetapi Prabowo Sandi menang sebaran propinsi atas Jokowi Amin dengan selisih 12 propinsi (23-11). Oleh karenanya, meskipun hasil real count Jokowi Amin adalah pemenang berdasarkan banyak suara, tetapi Jokowi adalah pecundang berdasarkan sebaran suara. Pertanyaannya, siapa yang akan dilantik?

Ketentuan UUD

Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

 

Pendapat Refly Harun

"Jika jumlah pasangannya cuma dua, tidak perlu syarat persentase dan persebaran suara. Siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak, dia yang menjadi calon terpilih. Putusan MK 3 Juli 2014

Pendapat Yang Beredar di Masyarakat

Bahwa Presiden terpilih haruslah memiliki penerimaan yang luas di berbagai daerah mengingat Indonesia merupakan negara yang distibusi geografis dan demografisnya beragam, sehingga tidak terjadi tirani mayoritas.

Konsepsi UUD 1945 sepertinya disusun berdasarkan pandangan Capres Cawapres lebih dari dua, sehingga secara filosofis UUD 1945 seharusnya disederhanakan berbunyi :
a. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih banyak dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya yang sebaran propinsinya paling banyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
b. Apabila ada Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang jumlah sebaran propinsinya sama, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan total suara nasional paling banyak yang dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Siapa Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik?

Jika suara Prabowo Sandi dalam real count KPU benar sebagaimana diklaimnya, Prabowo Sandi secara otomatis bisa langsung dilantik, tetapi jika terjadi sebaliknya, maka Tim Hukum Prabowo Sandi masih dapat menggugat ke MK berdasarkan ketentuan UU Dasar tersebut.