Pemisahan Pemilu

Pemilu Serentak 2019 menimbulkan korban dianaktirikannya Pemilu Legislatif serta korban jiwa dalam penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan hasil pemungutan menimbulkan wacana untuk mengembalikan kembali sistem Pemilu terpisah. Benarkah bongkar pasang ini?

Sisi Positif Penggabungan Pileg dan Pilpres

Tidak dimungkiri bahwa penggabungan pileg dan Pilpres memberikan dampak kualitas pada Pemilu, yakni meningkatnya antusiasme masyarakat yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan pencegahan kecurangan. Di samping itu, Pilpres dan Pileg yang serentak mempermudah penyederhanaan pilihan masyarakat di tingkat nasional.

Dampak Negatif Pemilu Serentak

Pemilihan Umum 2019 merupakan pemilihan yang rumit bagi pemilih dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Kerumitan dan lama waktu pencoblosan sebenarnya terletak pada Pemilihan Legislatif yang diikuti yang mana sebagai berikut :

1. Pemilihan Legislatif terdiri dari tiga tingkatan : DPRD, Provinsi dan Nasional.
2. Jumlah caleg yang banyak menyebabkan kertas suara yang lebar yang memakan waktu untuk membuka dan menutup.
3. Jumlah caleg yang banyak menyebabkan waktu untuk mengamati kertas suara sebelum dicoblos lebih panjang.
4. Jumlah caleg yang banyak juga menyebabkan variable yang dihitung menjadi banyak.

Kunci Penyederhanaan

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan kerumitan dalam pemungutan suara, maka yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah sistem pemilihan legislatif sendiri. Pemilu Legislatif harus dirancang untuk lebih mempermudah pemilih, penyelenggara dan pengawas.

Pemisahan Tingkatan Pemilihan

Salah satu kebutuhan perbaikan sebenarnya adalah pemisahan pemilihan dari tingkat pemilihan, yakni pemilu seharusnya dilaksanakan tiga kali berdasarkan tingkatan yakni Pemilu Nasional, Pemilu tingkat Propinsi dan Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Nasional

Pemilu Nasional merupakan pemilihan umum untuk memilih eksekutif Nasional, yakni Presiden dan Cawapres dan Legislator Nasional, yakni DPD dan DPR.

Penggabungan ketiga Pemilu tersebut lebih berdampak pada efektifitas, yakni dua beban yang lebih berat Pileg Propinsi dan Pileg Kabupaten/Kota telah hilang. Pemilu Senator (DPD) sebenarnya tidak terlalu rumit, yang rumit adalah Pemilu DPR yang mesti disederhanakan lagi.

Pemilu Tingkat Provinsi

Pemilihan Umum Tingkat Provinsi adalah Pemilihan Anggota DPRD dan Gubernur. Permasalahannya adalah Masa Jabatan Gubernur pada banyak propinsi yang tidak sama dengan masa jabatan DPRD. Oleh karenanya, hal ini membutuhkan inovasi, yakni penyesuaian masa jabatan dan ketentuan tentang pengisian jabatan Kepala Daerah bagi Daerah Otonomi Baru.

Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Pemilu Tingkat Provinsi, Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota merupakan gabungan dari Pemilihan DPRD dan Bupati/Walikota yang memerlukan penyesuaian masa jabatan Bupati/Walikota.

Saran

Pemisahan Pemilu seharusnya dilakukan berdasarkan tingkatan yakni Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten. Selanjutnya perlu penyederhanaan sistem Pemilu Legislatif dan penyesuaian masa jabatan Kepala Daerah.