Selasa, April 16, 2019

Merampingkan 43 Kabinet Kerja Jokowi

Jika 3 (tiga) orang wakil menteri tidak dihitung, ada 43 (empat puluh tiga) menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi. Bagaimana kabinet ini dirampingkan? Wakil Ketua BPN Prabowo Sandiaga Uno dari PKS, Mardani Ali Sera mengemukakan penyusutan menjadi 11 menteri, tetapi bagaimana opsi lain?

Penghapusan Kementerian

Pemerintahan yang tidak berbasis kinerja dan jumlah menteri yang banyak pada era Soekarno (Orde Lama) membutuhkan jabatan Wakil Perdana Menteri yang kemudian ditambah lagi dengan Menteri Koordinator. Setelah Orde Baru terbentuk, meski jumlah menteri berhasil dikurangi lebih dari separuh, tetapi jumlahnya masih sangat banyak sehingga tetap dibentuk Menteri Koordinator.

Keberadaan Menko dipandang perlu dengan jumlah menteri di Indonesia yang hingga masa Jokowi masih berjumlah 43 kementerian/lembaga setingkat kementerian. Tetapi seandainya jumlah kementerian dapat diciutkan menjadi di bawah 20 kementerian sebagaimana kebanyakan negara-negara sekarang, maka keberadaan Menko dapat dihapus.

Perampingan kabinet yang terjadi sebagai berikut :
  1. 4 (empat) menteri koordinator, yakni Menko Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Sumberdaya serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dihapus sehingga jumlah Kementerian dan Lembaga menjadi 39 (tiga puluh sembilan).
  2. Koordinasi Perencanaan dapat dikembalikan ke Kementerian Sekretaris Negara dengan pejabat setingkat Wakil Menteri sehingga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dihapus dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selain fungsi koordinasi kembali ke Sekretariat Negara, dengan terhapusnya Bapenas, tinggal 38 (tiga puluh delapan) kementerian.
  3. Rencana Jokowi untuk membentuk holding BUMN setara Temasek perlu dilanjutkan sehingga Kementerian BUMN hapus, tinggal 37 (tiga puluh tujuh) kementerian.

Penggabungan Kementerian

Penggabungan kementerian seperti yang diusulkan Wakil Ketua BPN, yang sebenarnya juga telah lama disuarakan masyarakat perlu dipertimbangkan sebagai berikut :
  1. Penggabungan kembali Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Mardani Ali Sera perlu didukung hanya saja lebih tepatnya di kembalikan ke Sekretariat Negara, yakni mengembalikan Badan Kepegawaian (BKN) dan Badan Administrasi Kepegawaian Nasional (BAKN) ke Sekretariat Negara, sehingga jumlah menteri tinggal 36 (tiga puluh enam) orang.
  2. Sekretaris Kabinet dikembalikan ke Sekretariat Negara dengan pimpinannya menjadi Wakil Menteri di bawah Menteri Sekretaris Negara. Dengan demikian jumlah menteri tinggal 35 (tiga puluh lima) orang.
  3. Fungsi Kepala Staf Kepresidenan kembali dijalankan oleh Sekretaris Negara dengan seorang wakil menteri yang mengurus urusan yang staf kepresidenan. Dengan pengembalian ini, jumlah menteri menjadi 34 (tiga puluh empat).
  4. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan badan yang keberadaannya menjadi pro kontra karena dianggap kelahiran kembali BP4, namun kalau diperlukan Badan ini cukup menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan. Dengan pengembalian badan ini, jumlah menteri menjadi 33 (tiga puluh tiga).
  5. Badan Ekonomi Kreatif cukup menjadi bagian dari Kementerian Perekonomian, dengan demikian jumlah menteri tinggal 32 (tiga puluh dua).
  6. Badan Koordinasi Penanaman Modal cukup menjadi bagian dari Kementerian Perekonomian, dengan demikian jumlah menteri tinggal 31 (tiga puluh satu).
  7. Badan Intelijen Negara dan Lembaga Sandi Negara cukup menjadi bagian dari Kementerian Pertahanan, dengan demikian jumlah menteri tinggal 30 (tiga puluh).
  8. Badan Pertanahan Nasional digabungkan ke Kementerian Hukum, sehingga jumlah menteri tinggal 29 (dua puluh sembilan).
  9. Kementerian Pemuda dan Olahraga digabungkan ke dua yakni Kementerian Sumber Daya Manusia dan Layanan Masyarakat dan Kementerian Kebudayaan, Olah Raga dan Rekreasi jumlah menteri tinggal 28 (dua puluh delapan).
  10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digabungkan ke Kementerian Sumber Daya Manusia dan Layanan Masyarakat sehingga kementerian tinggal 27 (dua puluh tujuh).
  11. Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika digabungkan ke Kementerian Perekonomian, jumlah kementerian 24 (dua puluh empat).
  12. Kementerian Ketenagakerjaan digabungkan ke Kementerian Sumber Daya Manusia dan Layanan Masyarakat. Jumlah kementerian tinggal 23 (dua puluh tiga).
  13. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat digabungkan ke Kementerian Perekonomian dan Kementerian Lingkungan dan Perumahan. Jumlah kementerian tinggal 22 (dua puluh dua).
  14. Kementerian Koperasi dan UKM digabungkan ke Kementerian Perekonomian dan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Layanan Masyarakat. Jumlah menteri tinggal 21 (dua puluh satu).

Perubahan Nama Kementerian

Kementerian yang berubah nama adalah :
  1. Kementerian Sosial menjadi Kementerian Sumber Daya Manusia dan Layanan Masyarakat.
  2. Kementerian Perdagangan menjadi Kementerian Perekonomian.
  3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan dan Perumahan.
  4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan.
  5. Badan Keamanan Laut menjadi Kementerian Keamanan sehingga menjadi 22 (dua puluh dua) kementerian/lembaga setingkat kementerian.
  6. Kementerian Kebudayaan, Olah Raga dan Rekreasi dibentuk untuk menerima penggabungan dari Kebudayaan (Dikbud), Olah Raga (Pora) dan Rekreasi (Pariwisata) sehingga menjadi 23 (dua puluh tiga) kementerian/lembaga setingkat kementerian.

Pemindahan Fungsi

  1. Fungsi yang menyangkut perekonomian dari Kementerian Keuangan seperti anggaran, peningkatan penerimaan negara, pengurangan belanja negara serta pengaturan jasa layanan keuangan dipindahkan ke Kementerian Perekonomian. Kementerian Keuangan fokus pada pelaksanaan dan penegakan hukum penerimaan negara, perbendaharaan negara dan akuntansi keuangan negara.
  2. Kementerian Pendidikan kembali fokus ke pendidikan di luar Pendidikan tinggi.

Susunan Kabinet

  1. Sekretariat Negara
  2. Kementerian Pertahanan
  3. Kementerian Keamanan
  4. Kementerian Dalam Negeri
  5. Kementerian Luar Negeri
  6. Kementerian Keuangan
  7. Kementerian Hukum
  8. Kementerian Perekonomian
  9. Kementerian Pendidikan
  10. Kementerian Kesehatan
  11. Kementerian Desa
  12. Kementerian Pertanian
  13. Kementerian Kemaritiman
  14. Kementerian Perhubungan
  15. Kementerian Sumber Daya Manusia dan Layanan Masyarakat
  16. Kementerian Agama
  17. Kementerian Lingkungan dan Perumahan
  18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  19. Kementerian Kebudayaan, Olah Raga dan Rekreasi
  20. Kementerian Teknologi, Riset dan Pendidikan Tinggi.
  21. TNI
  22. Kejaksaan Agung
  23. Polri


Tidak ada komentar: