Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri 2018

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2018, Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 telah berubah.
Susunan tersebut sebagai berikut :

Staf Khusus

Staf yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri.

Staf Ahli

Staf yang memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah pemerintahan dalam negeri, terdiri dari :

  1. Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa
  2. Bidang Pemerintahan
  3. Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga
  4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  5. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan yang melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari :

  1. Sekretariat Badan
  2. Pusat Standarisasi dan Sertifikasi
  3. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
  4. Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan
  5. Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis

Badan Penelitian dan Pengembangan


Badan yang melaksanakan penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri, terdiri dari :

  1. Sekretariat Badan
  2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum
  3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan  Kependudukan.
  4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah.

Inspektorat Jenderal


Badan yang melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri dari :

  1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
  2. Inspektorat I (pengawasan fungsional keuangan dan kinerja Setjen,Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan, Ditjen Otonomi Daerah dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah).
  3. Inspektorat II (pengawasan fungsional keuangan dan kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan IPDN).
  4. Inspektorat III (pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Wilayah I : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah).
  5. Inspektorat IV ((pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Wilayah II : Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat).
  6. Inspektorat Khusus : penegakan integritas, pemeriksaan dan pengusutan laporan/aduan penyimpangan.

Sekretariat Jenderal


Badan yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari :

  1. Biro Perencanaan
  2. Biro Kepegawaian
  3. Biro Organisasi dan Tata Laksana
  4. Biro Hukum
  5. Biro Keuangan dan Aset
  6. Biro Administrasi Pimpinan
  7. Biro Umum

Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan pemerintahan umum, terdiri dari :
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.
  3. Direktorat Politik Dalam Negeri.
  4. Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
  5. Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
  6. Direktorat Kewaspadaan Nasional.

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan terdiri dari :
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama
  3. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara
  4. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
  5. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah
  6. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Ditjen Otonomi Daerah

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraaan otonomi daerah terdiri dari :
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
  3. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  4. Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
  5. Direktorat Produk Hukum Daerah
  6. Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah terdiri dari :
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
  3. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I (pertanahan dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral, pertanian dan pangan, kehutanan dan lingkungan hidup).
  4. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II  (pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, kelautan dan perikanan, perhubungan, komunikasi, informatika, statistik dan persandian).
  5. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III ( Kesehatan, Sosial dan Budaya, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri)
  6. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV (Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan.)

Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa terdiri dari :
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
  3. Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
  4. Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
  5. Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa
  6. Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa

Ditjen Bina Keuangan Daerah

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah terdiri dari :
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
  3. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
  4. Direktorat Pendapatan Daerah
  5. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah
  6. Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil terdiri dari :
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Pendaftaran Penduduk
  3. Direktorat Pencatatan Sipil
  4. Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  5. Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil
  6. Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Perubahan Struktur dari Struktur Organisasi Tahun 2015 hanyalah penambahan Staf Khusus.

0 komentar: