Senat Republik Persatuan Indonesia

Republik Persatuan Indonesia merupakan reaksi dari kalangan anti komunis Indonesia baik dari kalangan Islam (NII) maupun kalangan nasionalis (PRRI / Permesta) berkaitan dengan Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD '45.

Senat dalam UUD RPI 1960


Bagian IV
SENAT
Pasal 92

  1. Senat mewakili negara-negara bagian.
  2. Setiap negara bagian mempunyai dua orang anggota dalam senat.
  3. Setiap anggota mempunyai hak satu suara dalam senat.

Pasal 93
Anggota senat dipilih oleh negara-negara bagian menurut peraturan yang ditetapkan oleh negara-negara bagian itu sendiri.
Pasal 94
Yang boleh menjadi anggota senat ialah warga negara Republik Persatuan Indonesia, yang telah berusia 30 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam satu menjalankan hak pilih ataupun yang haknya untuk dipilih telah dicabut.
Pasal 95

  1. Anggota senat dipilih untuk masa enam tahun.
  2. Setiap tiga tahun, seperdua dari jumlah anggota meletakkan jabatannya.
  3. Dalam pemilihan pertama, masing-masing negara bagian memiliki :
    1. Seorang anggota untuk enam tahun
    2. Seorang anggota untuk tiga tahun
  4. Anggota tersebut dalam ayat 2 dapat dipilih kembali.
Pasal 96

  1. Keanggotaan senat tidak boleh dirangkap dengan jabatan presiden, menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta pegawai federasi, baik civil maupun militer, dan jabatan-jabatan lain yang dapat dianggap sebagai pegawai federasi, termasuk pula daerah dan pegawai-pegawai daerah swatantra, kepala negara bagian, kepala-kepala departemen, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan hakim-hakim negara bagian, dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah swatantra.
  2. Seorang anggota senat jang dipilih menjadi presiden harus meletakkan jabatannya sebagai anggota senat.
  3. Pegawai federasi dan pejabat-pejabat yang dapat dianggap anggota senat harus meletakkan jabatannya, apabila mereka anggota senat harus meletakkan jabatannya, apabila mereka menerima pilihan sebagai anggota senat.
  4. Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat-pejabat lain seperti yang dimaksud ayat 1, yang tidak boleh merangkap anggota senat, tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya sebagai anggota badan tersebut, selama mereka aktif memangku jabatan mereka.


Pasal 97

  1. Senat memilih dari anggotanya seorang ketua dan seorang wakil ketua, pemilihan itu memerlukan pengesahan presiden.
  2. Ketua bukan anggota dan mempunyai suara penasehat.
  3. Apabila seorang anggota telah terpilih menjadi ketua dan mendapat pengesahan presiden maka negara bagian yang bersangkutan memajukan orang lain sebagai penggantinya.
  4. Selama pemilihan ketua dan wakil ketua belum disahkan oleh presiden, rapat dipimpin untuk sementara oleh anggota yang tertua umurnya.


Pasal 98

Anggota-anggota senat sebelum memangku jabatannya, mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan presiden atau ketua senat yang dikuasakan untuk itu oleh presiden, sebagai berikut:

"Saya bersumpah, bahwa saya untuk dipilih menjadi anggota Senat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-Undang Dasar dan segala peraturan-peraturan yang berlaku bagi Republik Persatuan Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Republik Persatuan Indonesia, dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa.

Pasal 99

  1. Senat dengan perantaraan ketua dapat meminta kepada presiden supayamemberikan keterangan dalam senat, apabila dan tiap-tiap kali dianggapnya perlu, dan memberi kesempatan berbityara kepada Presiden setiap kali ia menginginkannya.
  2. Kecuali kalau senat menghendaki supaya presiden sendiri memberikan keterangan kepadanya, maka presiden dapat memberi kuasa kepada menteri-menteri untuk berbicara atas namanya.


Pasal 100


  1. Senat bersidang apabila Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat atau sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota menganggap sidang perlu diadakan.
  2. Ketua mengundang para anggota senat untuk bersidang.


Pasal 101

Pasal 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, yang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat, juga berlaku bagi Senat.


0 komentar: