Polisi Redam Potensi Tsunami Krakatau April 2018

Pada bulan April 2018, polisi bermaksud melakukan proses hukum terhadap BMKG dan BPPT. Pasalnya, penelitian mereka dianggap meresahkan dan menghambat investasi.

Potensi Tsunami 57 meter


Menurut penelitian tersebut, ada potensi tsunami setinggi 57 meter di Pandeglang akibat gempa bumi "megathrust".


Informasi potensi tsunami itu disampaikan oleh Perekayasa Bidang Kelautan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai (BTIPDP) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko dalam kegiatan Seminar Ilmiah oleh BMKG dalam rangka memperingati Hari Meteorologi Dunia ke-68 yang dilaksanakan Selasa (3/4) di Gedung Auditorium BMKG, Jakarta dengan topik Sumber-sumber Gempabumi dan Potensi Tsunami di Jawa Bagian Barat.

Alasan Proses Hukum Polisi

"Dengan pernyataan itu muncul beberapa kekhawatiran. Pertama, muncul kekhawatiran berlebihan masyarakat di Pandeglang. Kedua, terkait investasi di Pandeglang. Pengaruhnya sampai di sana. Investor jadi takut karena akan ada tsunami," kata Kombes Abdul karim, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten, Kombes Abdul Karim, kepada wartawan.

"Surat panggilan kita layangkan untuk dihadirkan Rabu dan Kamis. Semuanya (dipanggil), penyelenggara seminar, BMKG, dan ahlinya," kata Abdul Karim.

Info Bencana disebut Hoaks 

Pada hari Sabtu, 22 Desember 2018 pukul 14.29, Tribunnews memberitakan info bencana dinyatakan hoaks oleh BMKG.

"Pesan tersebut mengatakan agar warga Indonesia waspada mulai tanggal 21 Desember 2019 hingga akhir bulan Desember 2018.

Warganet lantas mengambil tangkapan layar pesan tersebut dan menanyakan kebenarannya kepada BMKG.
BMKG pun segera menanggapinya dan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar alias HOAKS.

"Abaikan saja. SMS itu jones yang minta ditemenin sendirian. Silahkan beraktivitas seperti biasanya dek. Gunakan waktu libur panjangnya untuk bersilaturahmi dan jalan-jalan dengan kawan dan gebetan”.

0 komentar: