Penghapusan Ujian Nasional, kemunduran kebijakan

Hari ini saya membaca di salah satu harian di Riau, Riau Pos, isu kampanye MegaPro. Meskipun saya simpati dengan perjuangan MegaPro dan JK-Win menentang incumbent, tidak berarti semua materi kampanye pasangan alternatif ini saya setujui semua. Termasuk salah satu yang dikampanyekan Suryadi Khusaini, bahwa kalau MegaPro menang, kebijakan Ujian Nasional akan dihapus, karena kebijakan ini penuh ketidakadilan. Daerah perkotaan yang fasilitasnya lengkap, tentu diuntungkan.

Substansinya benar. Tetapi ujian nasional dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tentu, seandainya ujian nasional dilakukan secara fair. Daerah yang hasil ujian nasionalnya bagus perlu diberikan penghargaan, daerah yang hasilnya jelek, perlu diperhatikan.

Ujian nasional juga akan memacu pemerintah agar lebih adil dalam memberikan porsi pembangunan dalam bidang pendidikan. Kebijakan yang terfokus pada pengembangan sekolah unggulan, perlu dievaluasi, karena banyak murid-murid di daerah pinggiran yang terabaikan. Alokasi anggaran yang terfokus kepada sekolah unggulan mengakibatkan alokasi untuk daerah-daerah pinggiran berkurang. Itulah sebenarnya inti ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Pemerintah perlu lebih adil, sehingga pendidikan yang bermutu tidak hanya dinikmati masyarakat ibukota, pusat pemerintahan, tetapi oleh segenap elemen warga.

Tulisan ini bagian dari :
JK-Win