Dekan Pascasarjana Universitas Tarumanegara orang comberan

Dekan Pascasarjana Universitas Tarumanegara ternyata orang comberan. Itu bukan pernyataan saya lho. Itu pernyataan Rizal Mallarangeng dalam acara Apa Kabar Malam di TV-One.

Adam Malik, si kancil

Salah satu tokoh Rengas Dengklok adalah pria cerdik berpostur kecil yang dijuluki ''si kancil” ini dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatra Utara, 22 Juli 1917 dari pasangan Haji Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Kepahlawanannya teruji oleh sebuah tuduhan terlibat CIA.

Menyimak jejak langkah Chairul Saleh

Dr. Chairul Saleh adalah salah satu di antara tiga Waperdam Soekarno pada masa G30S PKI,di samping Dr. Soebandrio dan Dr. J. Leimena. Dr. Chairul Saleh saat itu menjabat sebagai Waperdam III. Tokoh penggagas utama Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini ditangkap tanpa alasan yang jelas oleh Soeharto saat menjabat sebagai Ketua MPRS 1967 dan meninggal di tahanan. Tokoh yang menolak modal asing ini, alumni Universitas Bonn, Jerman ini, hanya membolehkan masuknya modal asing jika setuju dengan profit sharing.

pendidikan politik sudah gagal

Melejitnya isu-isu kampanye yang jauh dari pembeberan visi dan misi sungguh mengecewakan. Sebagai anak bangsa yang menginginkan negara ini menjadi negara yang lebih baik, saya kecewa. Sebagai anak bangsa yang menyadari bahwa Indonesia sebenarnya memiliki beraneka ragam potensi yang belum terangkat, saya prihatin.

non pns jadi dirjen/sekjen

Dilihat dari sejarah, banyak menteri negara adalah peningkatan dari Dirjen. Misalnya Menteri Muda Perkebunan dahulunya adalah peningkatan dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian. Menteri Muda Perumahan Rakyat dari Departemen Pekerjaan Umum. Menteri Negara PUOD dari Dirjen PUOD Depdagri. Meneg BUMN dari Dirjen BUMN Departemen Keuangan.

Dalam era reformasi ini, di mana kabinet presidensial dibentuk dari koalisi-koalisi partai yang mirip dengan sistem parlementer, penampungan non-pns sebagai pejabat publik dari unsur partai memerlukan banyaknya pembentukan kementerian negara, padahal fungsi dan kinerja kementerian yang dibentuk tersebut tidak jelas. Hanya untuk memuaskan proses politik, struktur dan efisiensi pemerintahan akhirnya digadaikan.

Padahal, imbalan bagi parpol tersebut semestinya tidak hanya menteri. Posisi Dirjen atau Sekjen sebaiknya harus mulai dipertimbangkan. Pada masa Menteri Kehutanan dijabat Nur Mahmudi Ismail dari PK, posisi Sekjen dijabat oleh Soeripto yang non PNS. Entah bagaimana prosesnya, hal itu berlanjut hingga masa jabatannya usai. Artinya, bukan tidak mungkin parpol diberi jatah Sekjen atau Dirjen.

Dengan pengalihan fungsi kementerian-kementerian negara ke dirjen ada beberapa keuntungan yang didapat:
1. Mengurangi benturan kepentingan
Kementerian negara yang dibentuk dari Dirjen atau mengambil peran dari fungsi dirjen, akan sering memiliki program yang mirip dengan departemen induknya. Dengan kedudukan yang sejajar sebagai menteri, pejabat ini tentu akan memiliki kekuatan untuk berebut dengan menteri departemen induknya. Karenanya, logis, terjadinya perbenturan kepentingan antara menteri negara dengan menteri departemen.

2. Menghemat anggaran negara
Dengan posisi yang lebih rendah, wajar kalau pejabat setingkat dirjen/sekjen diberikan penghasilan yang lebih rendah daripada menteri. Dengan demikian akan ada penghematan keuangan negara.

3. Merapikan struktur pemerintahan
Kalau kementerian negara dikembalikan ke departemen induk, kita akan melihat struktur pemerintahan yang lebih rapi dan enak dilihat.

4. Efektivitas program
Kalau dikembalikan ke departemen induk, menteri departemen akan memiliki fungsi koordinasi yang kuat, karenanya adanya program-program ganda yang tidak efektif dan boros dapat dihindari.

Meninjau Departemen-departemen

Dalam sejarah Indonesia, tidak tabu untuk menggabungkan, menghapus dan menambah departemen. Departemen Perindustrian dan Perdagangan misalnya adalah penggabungan dari Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan pada era Soeharto. Departemen Kelautan dan Perikanan adalah departemen yang dibentuk pada era Gus Dur. Departemen Penerangan dihapus pada era Gus Dur. Departemen Sosial pernah dihapus pada zaman GusDur.

Departemen-departemen wajib
1. Departemen Dalam Negeri,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Pertahanan,
3. Departemen Keuangan,
4. Departemen Agama,
5. Departemen Pendidikan,
6. Departemen Kesehatan
7. Departemen Hukum dan HAM
8. Departemen Pertanian
9. Departemen Kehutanan
10. Departemen Kelautan dan Perikanan
adalah departemen-departemen yang wajib ada.

Mari kita lihat :
1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Departemen Perdagangan
4. Departemen Perhubungan
5. Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Perindustrian telah digabungkan oleh Soeharto ke dalam Deperindag, namun kemudian dipecah lagi.
Departemen Perdagangan selayaknya juga melayani distribusi jasa, oleh karena menurut saya namanya perlu diperluas menjadi Departemen Perdagangan dan Jasa
Departemen ESDM adalah nama lain dari Departemen Pertambangan dan Energi. Pada Departemen ada tiga fungsi yang melekat:
1. Pengawasan produksi sumber daya mineral dan energi
Kegiatan produksi ini sebenarnya kegiatan yang mengarah ke manufaktur, oleh karenanya menurut hemat saya dapat dibebankan kepada Departemen Perindustrian.
2. Kegiatan penyediaan infrastruktur energi, dapat dibebankan kepada Departemen Pekerjaan Umum
3. Kegiatan distribusi energi dapat dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa.

Departemen Perhubungan mengatur dua kegiatan:
1. Kegiatan di bidang penyediaan jasa perhubungan
2. Kegiatan di bidang infrastruktur perhubungan
Untuk kegiatan di bidang jasa selayaknya dibebankan kepada Departemen Perdagangan dan Jasa saja, dan kegiatan kedua kepada Departemen Perhubungan

Dengan demikian kita memiliki tambahan tiga Departemen:
11. Departemen Perindustrian
12. Departemen Perdagangan dan Jasa
13. Departemen Pekerjaan Umum dan Infrastruktur

Selanjutnya mengenai:
1. Depnakertrans
2. Departemen Sosial

Permasalahan tenaga kerja sebenarnya adalah bagian dari permasalahan sosial oleh karenanya digabungkan saja dengan departemen sosial. Sebaliknya masalah transmigrasi berhubungan dengan kependudukan dan kewilayahan yang merupakan garapan Depdagri.

Dengan demikian tinggal 1 departemen lagi, yakni:
14. Departemen Sosial

Jadi dapat dikurangi jumlah departemen menjadi 14 dari 18 yang ada saat ini. Kebutuhan menteri pun berkurang, dan efisiensi pun meningkat.

Pengurangan Jumlah Menteri

Dalam sejarah Indonesia pernah ada kecaman besar mengenai jumlah 100 menteri pada kabinet di era terpimpin. Salah satu kehebatan Soeharto menurut sejarah adalah berhasil mengurangi jumlah menteri tersebut. Gus Dur pernah mengurangi departemen, yakni dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Keuangan. Tetapi hingga Kabinet Indonesia Bersatu, jumlah menteri berkisar 36 orang, yakni: 4 orang menko, 18 departemen, 12 meneg dan 2 pejabat setingkat menteri. Jika satu orang menteri bergaji Rp. 240 juta setahun, berarti untuk gaji menteri, negara dibebani Rp. 8, 640 milyar. Wow, hampir 9 milyar.

Mungkinkah Demokrat mengulang sukses Golkar

Seandainya saja melanjutkan chemistry SBY-JK, barangkali tidak akan ada protes dari masyarakat tentang jargon pemilu satu putaran. Bahkan seandainya LSI mengatakan keterpilihan pasangan ini 80% atau lebih, mungkin umum bisa menerima. Lalu kenapa SBY begitu ngotot memilih Boediono? Apakah SBY telah melakukan suatu kesalahan keputusan?

Penggabungan kembali Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Salah satu isu yang menjadi topik debat cawapres tadi malam adalah penggabungan kembali departemen pendidikan dan kebudayaan. Hampir semua cawapres setuju. Alasan yang melatarbelakangi adalah di samping kualitas pendidikan yang merosot, juga bahwa tujuan pendidikan adalah meningkatkan kebudayaan.

Kenapa tidak ada yang bicara listrik dan tenaga kerja

Ada yang aneh dalam pilpres kali ini. Setelah Amin Rais dan PKS meluncurkan isu neolib, MegaPro dan JK-Win seakan-akan terpancing untuk mengolah isu itu. Padahal ada isu lain yang sangat penting, yakni kegagalan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja dan pasokan energi.

Membantu dan politik uang

Apa sih pengertian politik uang? Tindakan Jusuf Kalla membantu Erlin Dewi yang terlilit hutang Rp. 5 juta diindikasikan Panwaslu SOlo sebagai politik uang. Apakah benar atau tidak?

Kalau kampanye tidak saling serang

Sibuk dengan Rusli Zainal sang visioner bukan berarti lupa dengan kondisi real politik Indonesia. Satu hal yang menarik perhatian adalah pernyataan Tim Sukses SBY-Boediono, bahwa saling serang tidak etis. Ungkapan tersebut disampaikan Syarif Hassan menanggapi pernyataan Megawati bahwa SBY sombong dan tidak etis.

Etiskah Ketua MPR berkampanye

Komentar tentang keikutsertaan pejabat publik dalam berkampanye marak. Ada beberapa pertimbangan keikutsertaan pejabat dalam berkampanye yakni keadilan dan netralitas, efektifat tugas dan penyalahgunaan jabatan.

Tim Siluman

Banyaknya tim siluman dan pendukung jadi-jadian serta egonya KPU saat ini, membuat Sekjen Lembaga Pemantau Pemilu Presidium Alumni (LPPA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ade Reze Hariyadi dan Nehemiah Lawalata dari Lembaga Forum Dialog Bakti Nusantara (FDBN)prihatin. Kalau tidak ada perbaikan, pilpres 2009 akan sama dengan pilpres Iran yang sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi.

Rusli Zainal pun tertarik publikasi blog

Sukses Jusuf Kalla dengan kompasiananya ternyata banyak mengilhami pemimpin-pemimpin bangsa ini. Lewat komunitas blogger bertuah, Rusli Zainal mencoba mensosialisasikan dirinya. Sebuah kontes bertaja Rusli Zainal sang visioner pun dimulai.

Bantulah yang lemah

Ketika banyak pendukung JK-Win dan MegaPro marah dengan rilis survey LSI yang diduga manipulatif, ada seorang teman saya yang tidak ikut-ikutan emosi. Dia bilang, kita tidak tahu apakah survey LSI itu benar atau tidak karena bagaimanapun yang disurvey 'kan tidak seluruh warga Indonesia. Saya terpaksa membenarkan. Kemudian katanya, bagaimana cara surveynya kita tidak tahu. Benar juga.

Koalisi Prabowo dan JK ke SBY, mungkinkah

Secara tidak sengaja saya membaca komentar salah seorang pembaca pada sebuah blog yang bunyinya sebagai berikut:
Kalau dalam putaran kedua, SBY berhadapan dengan JK, sebaiknya pak Prabowo bergabung saja dengan SBY, dan kalau SBY berhadapan dengan Prabowo, sebaiknya pak JK bergabung saja dengan SBY

Perubahan gaya iklan SBY - JK

Hari ini Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. H. Muhammad Jusuf Kalla sama-sama menampilkan iklan baru. Jenderal SBY menampilkan iklan baru yang mungkin untuk menepis tudingan miring dengan kesan jaimnya selama ini, dan juga untuk mementahkan klaim-klaim JK dengan menampilkan para petani, guru, nelayan di mana semua keberhasilan yang terjadi adalah berkat usaha pekerja lapangan tersebut. Tidak lupa SBY mengucapkan terima kasih Indonesia. Suatu iklan yang cerdas mengambil fenomena dari masyarakat.

Ketika slogan-slogan jadi menarik

Seni berslogan ria ternyata menjadi sangat menarik, tanpa sengaja di DF, aku berslogan:

Ketika Khofifah dan Yasin Limpo keselo

Ada berita menarik yang terlewatkan, yakni saat Muslimat NU ke-67 di Makassar, 29-05-2009, seperti yang diberitakan Inilah.com: