Menampilkan postingan yang diurutkan menurut tanggal untuk kueri provinsi. Urutkan menurut relevansi Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut tanggal untuk kueri provinsi. Urutkan menurut relevansi Tampilkan semua postingan

Prediksi Koalisi Pilkada Pilgubri 2018 Riau

Tahun ini, Riau akan disibukkan agenda pendaftaran Pemilihan Gubernur Riau. Pertanyaannya, siapa-siapa yang akan menjadi Bakal Calon Gubernur Riau? Tetapi, sebelum melaju ke situ, penting diprediksi kemungkinan koalisi parpol? Koalisi parpol apa saja yang akan terbentuk?

Pro Kontra Moratorium Pemekaran

Sama seperti kebijakan presiden sebelumnya, Soesilo Bambang Yoedhojono, rezim Jokowi ternyata juga melakukan tindak dealokasi APBN melalui moratorium pemekaran. Timbul prokontra.

Riau 5 Provinsi

Riau dan Daerah Pemekarannya Kepulauan Riau termasuk Provinsi dengan rating teratas di Indonesia yakni :

  1. IPM 2014 (Kepri: 73,4 (Peringkat 4), Riau :70,33 (Peringkat 6).
  2. PDRB per kapita 2014 (Riau : 109,83 juta (Peringkat 3), Kepri : 95,4 juta (Peringkat 5).

 

Provinsi Metropolitan Pekanbaru

Pertumbuhan ekonomi Riau menyebabkan pesatnya perkembangan penduduk Pekanbaru dan kawasan penyanggahnya. Dari 703.956 pada tahun 2005, 897.767 pada tahun 2010 menjadi 1.038.118 jiwa pada akhir 2015. Di siang hari, jumlah penduduk Pekanbaru mencapai 1,5 juta jiwa.

Provinsi Metropolitan Medan

Kota Medan telah berkembang menjadi salah kota metropolitian di Indonesia. Jumlah penduduk Kota Medan terus berkembang, sehingga wajar administrasinya dinaikkan dari Tingkat II ke Tingkat I.

Provinsi Pakpak

Pakpak adalah salah satu suku di Sumatera Utara. Selain Sumatera Utara, ulayat Pakpak juga ada di Provinsi Aceh. Di Sumatera Utara, ulayat Pakpak saat ini berada di empat Daerah Otonom, yakni :

FSPP Banten Serukan Boikot Sari Roti dan Boikot Metro TV

Mencermati berita Metro TV yang senantiasa mendiskreditkan umat Islam, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Banten (FSPP) Banten menyerukan Boikot Sari Roti dan Boikot Metro TV.

Ketua Gebu Minang Brigjen Adityawarman

Mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Adityawarman Thaha dituding sebagai otak makar. Ia membantahnya, memang ada tampang saya makar. Itu adalah isu untuk menggembosi Demo 212 katanya.

Soekarnois Eko Suryo Santjojo

Eko Suryo Santjojo,SH,MH adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Bung Karno, Universitas yang dibina Rachmawati Soekarnoputri.

Provinsi Karo

Tanah Karo dengan pusat gunung Sibayak dan Gunung Sinabung lebih luas daripada Kabupaten Karo sekarang. Dahulu dibagi atas 6 daerah, yakni :
  1. Kebayakan Lingga : Karo-karo Sinulingga
  2. Kebayakan Sarinembah : Sembiring Meliala
  3. Kebayakan Suka : Ginting Suka
  4. Kebayakan Barusjahe : Karo-karo Barus
  5. Kebayakan Kutabuluh : Perangin-angin
  6. Kerajaan Sukapiring Seberaja : Karo-karo Sekali

Provinsi Tapanuli Pesisir

Di balik wacana pembentukan Provinsi Tapanuli, Sibolga dan Tapanuli Tengah menolak bergabung. Alasannya adalah letak ibukota.

Provinsi Tapanuli Darat

Wacana pemekaran provinsi Tapanuli pernah heboh karena menelan korban Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat. Tetapi, pemekaran provinsi ini terkendala kurangnya daerah administratif pendukung.

Provinsi Langkat

Wilayah Langkat merupakan wilayah eks Kesultanan Langkat yang pernah menjadi Sultan terkaya di Indonesia. Wilayah ini merupakan wilayah penghasil migas. Kedepannya, Langkat akan berevolusi  menjadi provinsi sendiri.

Provinsi Asahan

Asahan pernah menjadi sentra ekonomi yang sangat penting. Daerah ini berhadapan langsung dengan Penang Malaysia. Terkenal dengan pelabuhannya Tanjung Balai.

Provinsi Sumatera Tenggara

Eks Tapanuli Selatan merupakan wilayah daratan yang terjauh dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara. Wilayah ini berbatasan dengan Rokan Riau dan Pasaman Sumatera Barat, sehingga tidak jarang masyarakatnya banyak yang beraktivitas di kedua provinsi tetangga, yakni Pekanbaru Riau dan Padang Sumatera Barat, baik aktivitas sosial mau pun ekonomi.

Propinsi Kepulauan Nias

Kepulauan Nias secara geografis terpisah dari bagian utama Sumatera Utara. Untuk pelayanan dan pengembangan wilayah, tentunya wajar kalau wilayah ini berdiri sendiri. Saat ini usulan pemekaran telah dilayangkan.

11 provinsi sumatera utara

Menurut Dosen Sosiologi Politik UMSU, Shohibul Anshor Siregar, Sumatera Utara berpotensi untuk menjadi 11 provinsi.

Sengketa dan ketidakpuasan ibukota, pemicu pemekaran

Banyaknya usulan pemekaran daerah otonomi baru menyebabkan pemerintah pusing sehingga diambil kebijakan moratorium. Di samping itu, mulai diadakan pembatasan dengan pengetatan persyaratan mulai dari pemekaran desa, kecamatan dan kabupaten. Tetapi, semua kebijakan itu pada akhirnya akan dilawan oleh masyarakat pro pemekaran karena meskipun tuduhan kepentingan politis dan dalih bahwa banyak pemekaran yang gagal didengungkan, tetapi faktor-faktor pemicu pemekaran yang belum tuntas akan tetap menyebabkan semangat pemekaran tersulut, Salah satunya sengketa letak ibukota dan ketidakpuasan terhadap ibukota.

Kemenangan SBY dibatalkan

Kubu Megapro menuntut pilpres diulang. Pasalnya ditemukan banyak penyimpangan ditemukan. Misalnya ada 7.000.000 suara bermasalah ditemukan pada 6 provinsi.

Menciptakan kampanye yang bermartabat

Kritikan atas pelaksanaan kampanye pilpres dilontarkan oleh berbagai pihak. Pelaksanaan kampanye tidak menggambarkan visi dan misi masing-masing pasangan. Kampanye pun tidak menggambarkan apa program yang akan dijalankan masing-masing capres. Kampanye pun dinilai lebih banyak menonjolkan keunggulan pribadi dan menyerang kepribadian lawan.

Sungguh tidak adil kalau kita mengatakan bahwa capres yang ada sekarang tidak berbobot. Bahwa kampanye seandainya memang tidak berbobot, bukanlah semata tanggung jawab masing-masing kandidat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaksana pemilu dan pembuat undang-undang pemilu.


Peran Bawaslu

Peran bawaslu dalam kampanye seharusnya diperjelas. Bawaslu dapat dijadikan wasit agar pelaksanaan kampanye berjalan sesuai yang diharapkan. Berbagai pelanggaran seperti perusakan atribut kandidat, keterlibatan pejabat BUMN, kampanye yang tidak sesuai prosedur, harus diserahkan kepada bawaslu agar ditindak seadil-adilnya.

Peran Undang-undang
Undang-undang kampanye harus jelas dan detail, sehingga tidak ada celah dari seorang pun calon untuk melakukan pelanggaran. Undang-undang juga harus memperjelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kandidat. Undang-undang juga harus bebas dari unsur multitafsir.

Undang-undang juga harus mengarahkan kampanye yang kondusif untuk perbaikan bangsa. Kampanye yang dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kampanye yang menghasilkan secara jelas, apa dan kemana negara ini seandainya salah satu kandidat terpilih.

Sanksi
Sanksi dari pelanggaran kampanye selama ini baru sebatas bagian pidananya dengan maksimal 12 bulan. Sanksi pelanggaran belum secara substansial merugikan kandidat, oleh karenanya pelanggaran kampanye tidak memberikan resiko apa pun bagi kandidat.
Sanksi yang harus diberikan seyogyanya memberikan efek jera kepada kandidat, yakni mengurangi peluang ketermenangannya.

Negara harus belajar dari pilkades, di mana pilkades pada satu desa di Indonesia didasarkan pada satu peraturan yang sanksinya menyebabkan kandidat mati kutu untuk melakukan pelanggaran. Dalam pilkades Talang Pring Jaya Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Panitia Pilkades dan kandidat sepakat untuk memberikan sanksi berupa pengurangan suara terpilih bagi pelanggar. Sanksi tersebut betul-betul membuat pelanggaran kampanye dihindari masing-masing kandidat karena dapat mengakibatkan segala usaha yang dilakukannya sia-sia.

Konklusi
Tanpa memperjelas peranan bawaslu, tanpa didukung undang-undang yang jelas, dan tanpa sanksi yang memberikan efek jera, pelaksanaan kampanye di Indonesia, tidak akan pernah sampai ke taraf bermutu.