Tampilkan postingan dengan label Reformasi Sosial. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Reformasi Sosial. Tampilkan semua postingan

Rumah singgah buat fakir miskin

Bencana demi bencana terjadi beruntun. Tsunami, banjir dan sebagainya. Pemerintah pun sibuk mengadakan rapat dan membuat badan-badan baru. Badan Rekonstruksilah namanya, Tim inilah, dan Tim itulah. Padahal, sudah ada departemen sosial. Untuk apakah departemen itu dibentuk?

Permasalahan sosial sebenarnya sangat komplit. Selain para pengungsi dan korban bencana, fakir miskin adalah salah satu permasalahan sosial yang cukup berat. Orang miskin akan tetap ada, selagi manusia ada di muka bumi. Semakmur apa pun negara itu.

Ada dua jenis orang miskin:
1. Orang miskin karena tidak mempunyai kemampuan mencari penghidupan.
2. Orang miskin yang tidak mempunyai kemauan mencari penghidupan.

Kedua jenis orang ini ada dan tidak bisa dihindari.

Pendahulu bangsa telah memikirkannya
Adanya dua jenis orang miskin yang tidak dapat dihindari tersebut telah disadari oleh para pendahulu bangsa ini. Mereka telah melindunginya dengan satu ayat dalam UUD 1945. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara


Anak-anak terlantar
Sepanjang sejarah Republik Indonesia apakah sudah direalisasikan kedua amanat UUD 1945 tersebut. Anak-anak terlantar di Indonesia berjumlah ribuan atau mungkin lebih banyak lagi. Kebanyakan di antara mereka:
1. Hidup di kolong jembatan, yang laki-laki belajar mencopet, menjual obat terlarang. Yang perempuan diajarkan menjual diri.
2. Yang masih balita diperjualkan ke luar negeri.

Ada beberapa panti asuhan yang menampung sebagian kecil anak-anak terlantar. Panti-panti asuhan tersebut dikelola oleh lembaga swasta yang biasanya berupa lembaga keagamaan. Hampir tidak ada panti asuhan yang secara formal dikelola negara. Oleh karenanya, dalam hal anak-anak terlantar tidak ada pemeliharaan negara

Fakir miskin
Nasib yang lebih buruk diterima oleh para fakir miskin. Mereka hidup di kolong jembatan. Sebagian bekerja sebagai pemulung. Tetapi tidak sedikit yang bekerja di dunia hitam. Utamanya perempuan, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi pengekspor Pekerja Seks Komersial.

Para fakir miskin tersebut banyak yang diperjualbelikan. Pemerintah sibuk mengurus efek dari kemiskinan. Penutupan lokalisasi, razia wanita tuna susila, razia gepeng, razia preman dan sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah mencarikan solusi. Jika para Wanita Tuna Susila berhenti beroperasi, bagaimana mereka menghidupi keluarganya? Tragisnya, dalam berita salah satu harian Riau, ada nenek-nenek yang berusia kepala 6 yang masih beroperasi menjadi PSK dan sudah terjaring razia dua kali. Dia membandel karena tuntutan perut. Dan untuk itu, dia bersedia dibayar murah, hanya Rp. 3.000,-an.

Program transmigrasi yang telah dijalankan pemerintah Orde Baru adalah salah satu cara mengurangi fakir miskin. Tetapi tentu hanya mereka yang berjiwa tani dan normal. Bagaimana dengan mereka yang cacat? dan bagaimana dengan yang tidak berjiwa agraris? Tentu, setelah lahan didapat mereka sibuk menjualnya dengan harga murah dan kembali jadi gelandangan.

Rumah Singgah dan Panti Asuhan Negara sebagai solusi
Departemen sosial harus diberdayakan untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Untuk anak terlantar jelas, pemerintah harus ikut langsung mengelola panti asuhan, tidak hanya sekedar sebagai lembaga pengawas. Jika departemen pendidikan mengelola, departemen agama mengelola madrasah, saatnya departemen sosial mengelola panti asuhan. Bukan dalam arti swasta tidak boleh berperan, boleh, tetapi kehadiran swasta hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai pelaku utama.

Selanjutnya untuk fakir miskin sudah selayaknya dibentuk rumah singgah. Rumah singgah adalah tempat menampung kaum miskin, baik yang cacat maupun yang tidak. Orang miskin layak mendapatkan makanan yang pantas dan tempat tidur yang pantas, tentu saja namanya rumah singgah/penampungan tentu tidak sama dengan rumah biasa. Namun, kebutuhan dasar asasi mereka sebagaimana layaknya manusia normal harus tetap didapatkan. Mereka berhak memiliki kamar yang walaupun sederhana dan kecil untuk privasi, sementara fasilitas lain seperti dapur, MCK tidak masalah bersama-sama.

Bagaimanapun, setelah kebutuhan dasar terpenuhi manusia akan kembali harga dirinya. Manusi normal akan berusaha hidup normal. Dan untuk itu mereka akan mencari pekerjaan yang layak sesuai bakat dan kemampuannya. Pemerintah dapat memberikan pelatihan agar mereka mendapatkan skill sesuai bakat dan minatnya. Skill-skill tersebut adalah skill yang dapat menunjang mereka untuk bergerak di profesi tertentu yang utamanya dapat dijual untuk masyarakat kelas bawah, tetapi ada harapan untuk meningkat.

Rumah singgah sebagai barak penampungan
Rumah singgah yang dibangun tersebut pada saat-saat tertentu juga akan dapat dipergunakan untuk menampung para pengungsi. Jika para fakir miskin diharapkan dapat keluar setelah memiliki skill yang memadai, para pengungsi dengan sendirinya akan keluar kalau dari asal mereka sudah normal kembali.