Tampilkan posting dengan label Reformasi Otonomi. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Reformasi Otonomi. Tampilkan semua posting

Pro Kontra Moratorium Pemekaran

Sama seperti kebijakan presiden sebelumnya, Soesilo Bambang Yoedhojono, rezim Jokowi ternyata juga melakukan tindak dealokasi APBN melalui moratorium pemekaran. Timbul prokontra.

Kelemahan Daerah Persiapan

Masyarakat yang mengharapkan pemekaran daerah di Indonesia menghadapi hantu baru, yakni mekanisme daerah persiapan. Dalam ketentuan tersebut, sebuah daerah persiapan dapat saja betul-betul menjadi Daerah Otonomi Baru atau malah kandas sama sekali.

Sengketa dan ketidakpuasan ibukota, pemicu pemekaran

Banyaknya usulan pemekaran daerah otonomi baru menyebabkan pemerintah pusing sehingga diambil kebijakan moratorium. Di samping itu, mulai diadakan pembatasan dengan pengetatan persyaratan mulai dari pemekaran desa, kecamatan dan kabupaten. Tetapi, semua kebijakan itu pada akhirnya akan dilawan oleh masyarakat pro pemekaran karena meskipun tuduhan kepentingan politis dan dalih bahwa banyak pemekaran yang gagal didengungkan, tetapi faktor-faktor pemicu pemekaran yang belum tuntas akan tetap menyebabkan semangat pemekaran tersulut, Salah satunya sengketa letak ibukota dan ketidakpuasan terhadap ibukota.

Prosedur Pemekaran perlu perbaikan

Mungkin sudah banyak yang melupakan kejadian kematian Ketua DPRD Sumut beberapa waktu lalu. Akibat kejadian tersebut, tokoh-tokoh perjuangan pemekaran Propinsi Tapanuli. Padahal terlepas dari adanya pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari pembentukan propinsi baru, tetap ide tersebut berangkat dari wacana masyarakat. Hanya saja, sebesar apa masyarakat menginginkannya.