Pro Kontra Moratorium Pemekaran

Sama seperti kebijakan presiden sebelumnya, Soesilo Bambang Yoedhojono, rezim Jokowi ternyata juga melakukan tindak dealokasi APBN melalui moratorium pemekaran. Timbul prokontra.

Pemekaran dianggap gagal

Alasan yang sama digunakan, yakni pemekaran dianggap gagal. Mendagri Tjahjo Kumolo beralasan DOB yang gagal tidak bisa dikembalikan kepada induknya. 50 persen daerah yang gagal disokong oleh pemerintah. Alasannya karena PAD tidak ada peningkatan.

DOB adalah hak konstitusional

Anggota DPR mengingatkan bahwa DOB adalah hak konstitusional warga. Pembentukan DOB berprinsip pemerataan. Pembangunan harus merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Dampak keuangan pemekaran

Pemekaran merupakan cara jitu bagi masyarakat daerah untuk ikut menikmati manfaat dari kesuburan wilayah Indonesia. Melalui pemekaran, pemerintah pusat terpaksa melimpahkan sebagian pendapatan negara ke daerah.

Pada tahun 2002, Rp. 1,33 trilyun ditransfer ke daerah dalam bentuk DAU.

Pada tahun 2003, meningkat menjadi Rp. 2,6 trilyun.

Pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp. 47,9 tahun.

Ketidakadilan pemekaran

Salah satu permasalahan adalah tidak adilnya pemekaran. Jika pada masa orde baru ada perlakuan istimewa terhadap provinsi Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste dengan penduduk hanya sekitar 500.000 jiwa tetapi memiliki banyak kabupaten berbanding terbalik dengan daerah-daerah penghasil devisa dengan penduduk yang lebih banyak tetapi rata-rata hanya 3 – 5 kabupaten kota, praktik yang sama juga terjadi di era reformasi.

Faktanya, bahkan ada Daerah Otonom kabupaten baru dengan penduduk kurang dari 12.000 jiwa, sementara daerah yang berpenduduk lebih dari 250.000 jiwa, bertahun-tahun berjuang untuk mencapai DOB, selalu dikandaskan. I

0 komentar: