Kenapa GBHN dicabut

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki keinginan besar untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berbagai langkah dilakukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Jumat 15 April 2016, Ketua MPR Zulkifli Hasan menemui Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Pertanyaannya, kalau GBHN memang penting, kenapa dahulu dicabut?

Menganggurnya DPD dan MPR

Ngototnya MPR menghidupkan kembali GBHN tentu menimbulkan pemikiran lain bagi mereka yang kritis. Pandangan pertama-tama tentu diarahkan ke lembaga itu sendiri. Semenjak reformasi, MPR tidak memiliki peran lagi dalam kehidupan bernegara. Satu-satunya kerja MPR yang terlihat oleh masyarakat awam hanyalah mensosialisasikan 4 (empat) pilar. Padahal, proses pemilihan Ketua MPR berlika-liku, dan pimpinan MPR pun memakan uang negara yang tidak sedikit.

Kondisi yang sama juga dialami oleh DPD. Apa yang dilakukan oleh DPD?

Jika kondisi DPD dan MPR seperti ini terus, suatu saat sangat logis kalau timbul pemikiran, kalau hanya penatar kenapa DPD dan MPR harus melalui seleksi yang berbiaya mahal? Kenapa harus ada kedua lembaga tersebut? Bukankah hanya menghabis-habiskan uang negara? Dan ujung-ujungnya, bubarkan sajalah.

Dengan hidupnya GBHN, maka fungsi MPR akan berjalan. DPD dan pimpinan MPR akan mendapatkan posisi kembali, seperti rekan-rekan mereka di DPR.

Pemikiran tersebut tentu saja belum tentu benar, tetapi sangat masuk akal?

Sebab GBHN dicabut

Zulhas membandingkan kondisi saat ini dengan Orde Baru yang memiliki Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Selain itu, Zulhas juga menyorot bahwa setiap kali ganti presiden dan ganti kepala daerah berakibat ganti kebijakan.

Jasmerah

Dibubarkannya BP7 dan dihapuskannya GBHN adalah merupakan tuntutan sejarah. Sejak Dekrit Presiden kembalinya ke UUD ‘45 diumumkan Presiden Soekarno yang menandai dimulainya Orde Lama dan Orde Baru, bangsa Indonesia mengalami masa-masa doktrinisasi, penyucian Pancasila yang dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan dengan jalan membungkam lawan-lawan politik yang dilabeli menyimpang dengan Pancasila. BP7 merupakan instrumen yang digunakan oleh Orde Baru untuk keperluan doktrinisasi tersebut.

Sejalan dengan kebijakan pemilihan presiden dan Kepala Daerah secara langsung, diharapkan Presiden dan Kepala Daerah yang terpilih akan membawa perubahan yang baik. Oleh karenanya, sangat wajar kalau Kepala Daerah dan Presiden terpilih berganti kebijakan, karena hal inilah yang memang diinginkan pemilih.

Permasalahannya adalah bahwa sisa-sisa sistem Orde Lama dan Orde Baru masih banyak tertinggal. Di masa Orde Baru, Kepala Daerah hanyalah merupakan pelaksana lapangan yang fungsi utamanya adalah mengalokasikan proyek ke rekan-rekan. Kejadian inilah yang banyak terjadi.

Visi dan Misi hanyalah penghias kampanye. Setelah Kepala Daerah duduk, implementasi dari visi dan misi tersebut apa?

Tetapi, ada Kepala Daerah yang telah meraih capaian yang gemilang. Memang, jumlahnya masih sedikit. Ini merupakan konsekuensi dari sistem Pemilihan Kepala Daerah yang masih lemah. Pemilih telah terlalu lama dikecewakan hasil pemilihan yang penuh kebohongan. Yang terpilih pada ujung-ujungnya hanya mengeruk uang, dan kemudian wajar, pemilih juga mengambil sikap yang sama, pilihlah yang memberi uang.

Apakah kita keledai?

UUD ‘45 yang murni dan konsekwen dan GBHN telah terbukti dalam sejarah memiliki banyak kelemahan. Selama ini, sisa-sisa lubang dari sistem lama tersebut masih banyak yang perlu ditempel. Mengulangi, berarti masuk ke lubang yang sama. Apakah yang terperosok ke lubang yang sama bukan keledai?

0 komentar: