Kelemahan Daerah Persiapan

Masyarakat yang mengharapkan pemekaran daerah di Indonesia menghadapi hantu baru, yakni mekanisme daerah persiapan. Dalam ketentuan tersebut, sebuah daerah persiapan dapat saja betul-betul menjadi Daerah Otonomi Baru atau malah kandas sama sekali.

Daerah persiapan didasari oleh pandangan bahwa banyak daerah otonomi baru yang gagal. Tetapi hingga saat ini, daerah otonomi mana saja yang dianggap gagal tersebut dan apa ukuran kegagalannya belum dapat diakses dengan mudah di zaman serba digital ini.

Daerah persiapan memiliki banyak kelemahan, yakni :

  1. Penunjukan Pelaksana Tugas Daerah Persiapan terbuka untuk gratifikasi. Tidak jelas mekanisme penunjukan pelaksana tugas daerah persiapan, tetapi yang jelas dia tidak akan dijalankan secara demokratis melalui Pemilihan Langsung. Dalam hal ini, peluang untuk mengadakan gratifikasi sangat terbuka, karena pertama Plt. Daerah Persiapan akan kenyang dengan berbagai proyek. Kedua, Plt Daerah Persiapan berpeluang untuk duduk sebagai Kepala Daerah definitif karena kedudukannya sebagai petahana. Ketiga, Plt. Daerah Persiapan memiliki kesempatan untuk mendukung Calon Kepala Daerah definitif.
  2. Daerah Persiapan memungkinkan untuk dipersiapkan oleh orang yang tidak peduli dengan pemekaran dan malah yang tidak menyukainya. Masyarakat Daerah Persiapan, baik yang terlibat dalam proses pemekaran dan yang tidak, dapat dikatakan tidak akan memiliki andil dalam pemilihan Kepala Daerah Persiapan, oleh karenanya tidak ada jaminan, bahwa Pelaksana Tugas orang yang peduli pada pemekaran atau bahkan terpilih orang-orang yang ini menghambat pemekaran.
  3. Tidak ada jaminan kharisma Kepala Daerah Persiapan. Ada jurang antara Kepala Daerah Persiapan dengan yang dipimpinnya. Jika Daerah Persiapan setingkat propinsi, terjadi kontras antara Plt. Gubernur dengan Bupati Definitif. Demikian pula, antara Plt. Bupati dengan para Kepala Desa. Bisa timbul pelecehan dari bawahannya bahwa pimpinan hanya tahu sebatas meja. Kebijakan yang dibuat hanya baik di atas kertas, tetapi tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Hal ini akan berbeda dengan Bupati/Gubernur definitif, baik atau buruk, merekalah yang terbaik menurut masyarakat.

0 komentar: