Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2015, telah mengubah struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

5 (Lima) STAF AHLI

Staf ahli Menteri Dalam Negeri terdiri dari :

  1. Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa
  2. Bidang Pemerintahan
  3. Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga
  4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  5. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

7 (TUJUH) BIRO SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

  1. Biro Perencanaan
  2. Biro Kepegawaian
  3. Biro Organisasi dan Tatalaksana
  4. Biro Hukum
  5. Biro Keuangan dan Aset
  6. Biro Administrasi Pimpinan
  7. Biro Umum

5 (LIMA) INSPEKTORAT PADA INSPEKTORAT JENDERAL

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

  1. Inspektorat I (pengawasan fungsional keuangan dan kinerja Setjen,Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan, Ditjen Otonomi Daerah dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah)
  2. Inspektorat II (pengawasan fungsional keuangan dan kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, ITJEN, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan IPDN)
  3. Inspektorat III (pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah wilayah I : Sumatera luar Lampung, Kalimantan, Sulawesi bag Utara/Tengah/Tenggara).
  4. Inspektorat IV (pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah wilayah II : Lampung, Jawa, Bali, Sulawesi Selatan/Barat, Maluku, Nusa Tenggara, Papua).
  5. Inspektorat Khusus (penegakan integritas, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi serta kebenaran laporan atau pengaduan terkait adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai penugasan Inspektur Jenderal).

7 (TUJUH) DIREKTORAT JENDERAL

Direktorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri terdiri dari :

  1. Politik dan Pemerintahan Umum, meliputi Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Direktorat Politik Dalam Negeri, Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan dan Direktorat Kewaspadaan Nasional.
  2. Bina Administrasi Kewilayahan, meliputi Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah dan Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
  3. Otonomi Daerah, meliputi Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Produk Hukum Daerah dan Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah.
  4. Bina Pembangunan Daerah, meliputi Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I (Subdit Pertanahan dan Penataan Ruang, Subdit Energi dan Sumberdaya Mineral, Subdit Pertanian dan Pangan, Subdit Kehutanan dan Subdit Lingkungan Hidup), Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II (Subdit Pekerjaan Umum, Subdit Perumahan dan Kawasan Permukiman, Subdit Kelautan dan Perikanan, Subdit Perhubungan dan Subdit Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian), Direktorat Sinkorinasi Urusan Pemerintahan Daerah III (Subdit Kesehatan, Subdit Sosial dan Budaya, Subdit Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal, Subdit Perindustrian dan Perdagangan dan Subdit Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri) dan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV (Subdit Pendidikan, Subdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Subdit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Subdit Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Subdit Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan).
  5. Bina Pemerintahan Desa, meliputi Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa dan Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa.
  6. Bina Keuangan Daerah, meliputi Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah dan Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah.
  7. Kependudukan dan Catatan Sipil, meliputi Direktorat Pendaftaran Penduduk, Direktorat Pencatatan Sipil, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Data Kependudukan.

1 komentar:

Auhmg Sidabutar mengatakan...

Nice