Sengketa dan ketidakpuasan ibukota, pemicu pemekaran

Banyaknya usulan pemekaran daerah otonomi baru menyebabkan pemerintah pusing sehingga diambil kebijakan moratorium. Di samping itu, mulai diadakan pembatasan dengan pengetatan persyaratan mulai dari pemekaran desa, kecamatan dan kabupaten. Tetapi, semua kebijakan itu pada akhirnya akan dilawan oleh masyarakat pro pemekaran karena meskipun tuduhan kepentingan politis dan dalih bahwa banyak pemekaran yang gagal didengungkan, tetapi faktor-faktor pemicu pemekaran yang belum tuntas akan tetap menyebabkan semangat pemekaran tersulut, Salah satunya sengketa letak ibukota dan ketidakpuasan terhadap ibukota.

Beberapa contoh pemekaran yang disebabkan oleh sengketa ibukota dan ketidakpuasan terhadap ibukota adalah :

  1. Kabupaten Morowali Utara
  2. Kabupaten Banggai laut
  3. Kabupaten Anambas
  4. Provinsi Teluk Cenderawasih
  5. Kabupaten Kampar Kiri
  6. Kabupaten Tapung
  7. Kabupaten Rokan Darussalam
  8. Provinsi Kepri Barat

Kabupaten Morowali Utara

Ketika Kabupaten Morowali dimekarkan ibukota kabupaten sementara terletak di Kecamatan Kolonedale. Dalam perkembangan, sesuai amanat undang-undang, ibukota dipindahkan ke Kecamatan Bungku Utara. Masalahnya jarak antara Bungku Utara dengan Morowali Utara mencapai 150 km. Masyarakat Morowali Utara yang melihat bahwa fasilitas kabupaten di Kolonedale lengkap, kemudian tergerak untuk membentuk Kabupaten Morowali Utara yang meliputi 6 kecamatan.

Kabupaten Banggai Laut

Pemekaran wilayah Kepulauan Banggai dari wilayah daratan sehingga terbentuk Kabupaten Banggai Kepulauan ternyata belum membahagiakan warga Banggai Kepulauan. Permasalahannya adalah ibukota Bangkep yang semula di Banggai dipindahkan ke Salakan oleh Bupati Irianto Malinggong yang melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 51 tahun 1999. Pemindahan tersebut ternyata menyebabkan perebutan ibukota antara masyarakat Banggai Laut dan Salakan yang mengakibatkan terjadinya korban tewas 4 orang warga Banggai Laut. Agar kedua kelompok masyarakat Banggai Kepulauan (Bangkep) benar-benar bahagia maka pembentukan Kabupaten Banggai Laut kemudian menjadi solusi.

Kabupaten Anambas

Tarempa sudah lama menjadi pusat wilayah Pulau Tujuh. Secara historis, jejak Terempa sebagai ibukota Pulau Tujuh masih dapat ditelusuri mulai dari kerajaan Riau – Lingga hingga berakhirnya pemerintahan kawedanan di pertengahan tahun 60-an. Dalam sejarah Indonesia, wilayah Pulau Tujuh pun lebih dikenal dengan sebutan Siantan, nama pulau yang menjadi letak geografis Terempa. Celakanya ketika Kabupaten Natuna dibentuk, Ranai yang dipilih menjadi ibukota. Sontak, sebagian masyarakat Pulau Tujuh gelisah. Masyarakat Tambelan memilih untuk tetap bergabung dengan Kabupaten Kepri (Bintan) yang meskipun dengan resiko menyebabkan Tambelan menjadi kecamatan terisolir, sementara masyarakat Terempa dan sekitarnya bergerak sehingga terbentuklah Kabupaten Anambas sebagai kabupaten terbaru di Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Teluk Cenderawasih

Provinsi Papua Tengah merupakan provinsi yang telah disahkan lama bersamaan dengan provinsi Papua Barat. Ketiadaan kesepakatan ibukota provinsi antara Nabire, Mimika dan Biak menyebabkan pelaksanaannya terkatung-katung. Akhirnya, untuk realistisnya, Bupati Biak mengumandangkan Provinsi Teluk Cenderawasih dengan Biak sebagai ibukotanya.

Kabupaten Kampar Kiri dan Kabupaten Tapung

Semula Riau terdiri dari 4 kabupaten yakni Indragiri, Bengkalis, Pekanbaru dan Kepulauan Riau. Sebelum demam pemekaran terjadi di era reformasi, Riau menjadi 6 daerah otonom yakni dimekarkannya Indragiri menjadi Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir dan Kabupaten Pekanbaru menjadi Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Dengan pemekaran tersebut, ibukota Kampar pun dipindahkan ke Bangkinang. Pada masa itu, Bangkinang masih terletak di tengah-tengah, karena Bangkinang sendiri terletak di tengah-tengah Kampar Kanan, dan bagi masyarakat Rokan Hulu berada di tengah-tengah antara Pekanbaru dan Rohul. Masyarakat Pelalawan yang saat itu masih menggunakan jalur sungai belum menganggap Bangkinang jauh. Tetapi setelah pembukaan jalur lintas Timur dan adanya peluang pemekaran, maka masyarakat Pelalawan dan Rohul kemudian memekarkan diri. Tinggallah Kampar Kanan, Kampar Kiri dan Tapung. Kampar Kiri dan Tapung pun kemudian merasa bahwa dari segi geografis, pengembangan infrastruktur di Kampar tidak akan sinergi dengan wilayah mereka, karena kedua daerah ini akses ke Bangkinangnya melalui kota Pekanbaru. Atau dengan kata lain, kedua daerah ini memang terpisah dari Kampar Kanan oleh Kota Pekanbaru.Masyarakat Tapung masuk dari utara Pekanbaru, dan masyarakat Kampar Kiri dari selatan Pekanbaru jika ingin ke Bangkinang, ibukota Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Darussalam

Semenjak pemerintahan kerajaan-kerajaan di Rokan (Rokanstreken) di bawah kendali Hindia Belanda, kota Pasir Pengaraian berkembang menjadi ibu kota Rokan Hulu. Pasir Pengaraian yang menjadi ibukota kawedanan kemudian menjadi identik dengan Rokan Hulu itu sendiri. Tetapi pada dasawarsa 80 – 90 an, kehebatan Pasir Pengaraian mulai dikalahkan oleh kemunculan kota baru Ujungbatu. Menjelang pemekaran Rokan Hulu, infrastruktur, demografi dan ekonomi Ujungbatu dianggap melebihi Pasir Pengaraian, oleh karenanya ketika Pasir Pengaraian menjadi ibukota kabupaten, timbul kecemburuan masyarakat Rokan Kiri yang kemudian mewacanakan Kabupaten Rokan Darussalam.

Provinsi Kepri Barat

Saat Provinsi Kepulauan Riau baru terbentuk, untuk sementara pusat pemerintahan diadakan di kota Batam. Tetapi sesuai dengan ketetapan Undang-undang, ibukota dipindahkan ke Pulau Bintan dengan melalui berbagai rintangan. Ketidakpuasan sebagian masyarakat Kepri kemudian menimbulkan wacana untuk pembentukan Provinsi Kepri Barat yang meliputi wilayah eks Polres Kepri Barat yakni Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Meranti Riau.

0 komentar: