Usul tidak populer dari pecundang yang populer

Abdul Hafiz Anshary, pecundang Pilkada Kalimantan Selatan yang populer dengan ketidakbecusan kinerjanya selama menjabat sebagai Ketua KPU membuat sebuah usulan yang sangat tidak populer di era demokrasi ini, yaitu pengembalian pemilihan gubernur oleh DPRD. Jika usulan ini jadi dilaksanakan, mungkin usulan-usulan untuk mundur ke belakang seperti pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR dan sebagainya akan dengan gampang ditelorkan.


Alasan mendasar dikeluarkannya usulan tersebut oleh si "pecundang yang tidak becus" adalah tidak lain masalah biaya. Menurut Hafiz, biaya yang dikeluarkan selama pilkada sangat besar. Hafiz yang mengalami kekalahan dalam pilgub menyatakan bahwa pilkada juga syarat dengan politik uang, meski pemilihan oleh DPRD juga syarat politik uang.

Masalahnya mungkin hanya satu, politik uang yang dijalankan untuk pemilihan DPRD resikonya lebih kecil. Kalau seseorang sudah berhasil menyuap anggota DPRD dapat dipastikan dia bisa duduk tenang menunggu saat-saat Hari Hnya saja, sebaliknya money politic dalam pilkada memiliki resiko yang sangat besar. Bisa jadi, pada hari H, masyarakat pemilih justeru bertindak berdasarkan hati nuraninya. Selain itu, menyuap masyarakat jauh lebih susah daripada menyuap anggota DPRD yang jumlahnya tidak seberapa.

Kalau permasalahannya biaya, seharusnya KPU berpikir bagaimana caranya pembiayaan pilkada menjadi lebih irit dan terhadap masalah money politic, KPU pun harus merancang suatu sistem pemilihan yang lebih ketat.

Tidak mau ambil pusing
KPU di zaman Hafiz terkesan tidak mau ambil pusing dan berusaha mengurangi kerja-kerja yang menjadi bebannya. Lihat saja pelaksanaan pileg dan pilpres. Setiap ada masalah KPU mengabaikannya dan melemparkannya ke MK.

Pilkada pun akan menjadi beban kerja KPU. Oleh karenanya, biar kerjanya lebih enteng, KPU berusaha mengurangi pilkada, yakni dengan menghapuskan pilkada gubernur.

Pertanyaannya: Kalau memang tidak mau menanggung beban, kenapa mau jadi komisioner KPU?

0 komentar: