Menyimak jejak langkah Chairul Saleh

Dr. Chairul Saleh adalah salah satu di antara tiga Waperdam Soekarno pada masa G30S PKI,di samping Dr. Soebandrio dan Dr. J. Leimena. Dr. Chairul Saleh saat itu menjabat sebagai Waperdam III. Tokoh penggagas utama Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini ditangkap tanpa alasan yang jelas oleh Soeharto saat menjabat sebagai Ketua MPRS 1967 dan meninggal di tahanan. Tokoh yang menolak modal asing ini, alumni Universitas Bonn, Jerman ini, hanya membolehkan masuknya modal asing jika setuju dengan profit sharing.

Riwayat Hidup
Chaerul Saleh Datuk Paduko Rajo atau lebih dikenal dengan nama Chaerul Saleh (lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, 13 September 1916 – wafat di Jakarta, 8 Februari 1967 pada umur 50 tahun[1][2]) adalah seorang pejuang dan tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri, wakil perdana menteri, dan ketua MPRS antara tahun 1957 sampai 1966. Ia masuk menjadi anggota Angkatan Muda Indonesia yang dibentuk Jepang, kemudian berbalik menjadi anti Jepang dan bertujuan Indonesia Merdeka. Ia bersama Wikana, Sukarni dan pemuda lainnya dari Menteng 31 yang menculik Soekarno dan Hatta dalam Peristiwa Rengasdengklok agar kedua tokoh ini segera menyiarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang dari Sekutu pada tahun 1945.


Jabatan
Jabatan yang pernah diduduki oleh Chaerul Saleh adalah:

Menteri Negara Urusan Veteran, Kabinet Djuanda (1957)
Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Kabinet Kerja I (1959-1960)
Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Kabinet Kerja II dan Kabinet Kerja III (1960-1963)
Wakil Perdana Menteri III, Kabinet Kerja IV dan Kabinet Dwikora I (1963-1966)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (1960-1965)
Setelah peristiwa G30S, Chaerul Saleh ditahan oleh pemerintah Indonesia dan meninggal pada tahun 1967 dengan status tahanan. Tidak pernah ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai alasan penahanannya.

Diusulkan sebagai Pahlawan Nasional
Tanggal 18 Januari 2001, Ketua Umum Yayasan Pembela Tanah Air (Yapeta) Pamoe Rahardjo didampingi Ketua Komisi II DPR Amin Arjoso, janda Wakil Presiden Ibu Hajjah Nelly Adam Malik dan Ny. S.K. Trimurti mendatangi Wapres Megawati Soekarnoputri untuk mengusulkan pengangkatan Chaerul Saleh sebagai pahlawan nasional.

Jejak Perjuangan
Chairul Saleh bersatu dalam kelompok Persatuan Perjuangan yang dibentuk di Surakarta pada tanggal 4-5 Januari 1946 atas prakarsa Tan Malaka. Semula bernama Volksfront. Pada tanggal 15-16 Januari 1946 dibentuk Badan tetap bernama Persatuan Perjuangan (PP). Program minimum PP adalah menolak perundingan tanpa dasar pengakuan kemerdekaan 100%. PP didukung oleh semua ormas termasuk KNIP.

Di dalam sidang KNIP di Solo, 28 Februari - 2 Maret 1946, sidang KNIP menolak kebijakan Perdana Menteri Syahrir yang cenderung berunding dengan Belanda dengan hasil yang merugikan Indonesia. Kabinet Syahrir jatuh, tetapi Soekarno menunjuk kembali Syahrir sebagai perdana menteri (Kabinet Syahrir II) padahal Persatuan Perjuangan mengharapkan Tan Malaka sebagai perdana menteri. Permintaan Adam Malik agar mandat diserahkan ke Tan Malaka ditolak Soekarno.

Kabinet Syahrir II dibentuk 12 Maret 1946 yang mengkompromikan pendapat Persatuan Perjuangan dengan Syahrir. Tetapi Persatuan Perjuangan tetap beroposisi. 17 Maret 1946, tokoh politik, terutama dari Persatuan Perjuangan ditangkap antara lain Tan Malaka, Sukarni, ABikusno Cokrosuyoso, Chairul Saleh, M. Yamin, Suprapto dan Wondoamiseno.4 Juni 1946 PP dibubarkan, tetapi pengikut Tan Malaka tetap meneruskan oposisi. Tanggal 26 Juni 1946 pengikut Tan Malaka menculik Syahrir. Tanggal 3 Juli 1946 memaksa Soekarno membentuk pemerintahan sesuai konsep mereka. Namun Soekarno tetap menunjuk Syahrir sebagai perdana menteri. 2 Oktober 1946 Kabinet Syahrir III dilantik.

Kabinet Syahrir mengadakan Perjanjian Linggarjati di selatan Cirebon pada tanggal 10 Nopember 1946. Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita, Angkatan Comunis Muda (ACOMA), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata menolak. PKI, Pesindo, BTI, Lasykar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik mendukung. Dewan Pusat Kongres Pemuda tidak menyatakan pendapat untuk menjaga anggota mereka yang berbentuk federasi.

27 Juni 1947 Syahrir mengundurkan diri dan digantikan Amir Syarifuddin 3 Juli 1947. Kabinet Amir jatuh karena mengadakan perjanjian Renville. 23 Januari 1948 Amir menyerahkan mandatnya. 31 Januari 1948 Kabinet Hatta diumumkan. Hatta berusaha menampung koalisi Nasasos. Sayap kiri ditawarkan tiga kursi, tetapi mereka menuntut 4 kursi termasuk menteri pertahanan. Hatta menolak dan akhirnya cuma memberikan satu kursi kepada sayap kiri yakni Supeno atas nama perorangan sebagai menteri pembangunan dan pemuda. Sisanya oleh Masyumi, PNI, Parkindo dan Partai Katolik. Amir Syarifuddin beroposisi dengan membentuk FDR. FDR mengadakan pemogokan Delanggu. Saat itu Solo di bawah Divisi IV Panembahan Senopati dipimpin Kolonel Sutarto. Di Solo ada pasukan pro FDR yakni Laskar Pesindo, Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) pimpinan Letkol Jadau, Laskar Buruh, Laskar Minyak dan lain-lain. Gerakan anti FDR antara lain Gerakan Revolusi Rakyat (GRR) dipimpin Dr. Muwardi. 2 Juli 1948 terjadi pembunuhan Kolonel Sutarto. Pihak Panembahan Senopati menuduh anggota Siliwangi pelakunya. TLRI Jadau akhirnya menyerang Batalion Rukman (Siliwangi) di Tasikmadu. Serangan gagal. Menghindari bentrokan, Batalion Rukman kembali melewati garis demarkasi. Untuk mengimbangi FDR, Soekarno melepaskan Tan Malaka 3 Juli 1948.

Gerakan Rakyat Revolusioner didirikan pengikut Tan Malaka yang bebas pada tanggal 6 Juni 1948 dengan pimpinan Dr. Muwardi (Ketua), Syamsu Harya Udaya (Wakil Ketua) dan Chairul Saleh (sekretaris). GRR dan FDR memiliki kesamaan ideologi, tetapi FDR berorientasi Moskow, FDR berorientasi nasional. Awal September, dua orang tokoh PKI diculik, kemudian Letkol Suherman, perwira TNI masyarakat diculik. Seorang mayor yang ditugasi mencari Suherman diculik. Pihak Panembahan Senopati menuduh Siliwangi yang melakukan. Letkol Suardi, pengganti Sutarto menuntut Siliwangi mengembalikan yang diculik.

13 September 1948, Dr Muwardi diculik dan dibunuh PKI. Pecah perang antara Barisan Banteng (pro GRR) dengan Pesindo (FDR). 17 September Kolonel Gatot Subroto ditunjuk menjadi Gubernur Militer Surakarta, Madiun, Semarang dan sekitarnya. Perintah Gatot untuk menghentikan tembak menembak 18 September 1948 tidak efektif karena di Madiun PKI memberontak dipimpin Muso.

Setelah PKI ditumpas, GRR mengadakan move politik. M. Yamin menganjurkan membentuk pemerintahan atas dasar triple platform, agama, nasionalis dan sosialis untuk memperoleh tenaga rakyat. GRR kemudian berkonsolidasi. 3 Oktober 1948, GRR dengan partai sehaluan yakni Partai Rakyat, Partai Rakyat Djelata, Partai buruh merdeka, Angkatan Comunis Muda (ACOMA) dan Wanita Rakyat berfusi menjadi Murba.

Di dalam tubuh Murba kemudian terjadi perdebatan apakah menjadi partai kader atau partai massa. Sebelum Agresi Militer Belanda II Desember 1948 mereka bergerilya, Chairul Saleh dengan Barisan Bambu Runcing di Jawa Barat, Sukarni dan kawan-kawan di Yogya dan Jawa Tengah, Tan Malaka bergabung dengan batalion Mayor Sabaruddin di Jawa Timur. Chaerul Saleh ditangkap Soekarno dan disuruh sekolah ke Jerman. Setelah Tan Malaka tewas, Chairul Saleh adalah salah satu tokoh Murba di samping Iwa Kusumasumantri, Chairul Saleh, Adam Malik, Sukarni dan Prijono. Walaupun didirikan pemuda bersemangat, dalam organisasi kurang andal. Kisah dan nama Tan Malaka menjadi legenda, tetapi pemikirannya tidak dijabarkan dalam bentuk aksi. Mesin (pengkaderan) partai di berbagai sektor tidak jalan. Partai tidak memiliki penerbitan serius, kecuali Pembela Proklamasi yang terbit 20 edisi. Upaya mendekatkan Murba dengan PKI seperti dirintis Ibnu Parna dari Acoma (Angkatan Communis Muda) ditolak elite PKI. M.H. Lukman menulis ”Tan Malaka Pengkhianat Marxisme-Leninisme” (Bintang Merah, 15 November 1950).

Pemilu 1955 adalah pengalaman pahit sekaligus kehancuran partai (yang kemudian tidak pernah bangkit lagi). Murba hanya beroleh 2 dari 257 kursi yang diperebutkan. Dalam pemilu selanjutnya partai ini bahkan tak berhasil masuk parlemen.

Demokrasi terpimpin memberikan peluang bagi Murba. Soekarno menjadikannya penyeimbang posisi PKI. Kongres Murba kelima, Desember 1959, dihadiri Presiden. Chaerul Saleh dan Prijono masuk kabinet, Adam Malik dan Sukarni menjadi Duta Besar di Moskow dan Beijing. Puncaknya, Tan Malaka diangkat menjadi pahlawan nasional pada 1963.

Pertentangan antara Murba dan PKI menajam. Ketika PKI semakin kuat, Murba bekerja sama dengan militer dan pihak lain menjegal dengan membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Namun BPS dibubarkan Bung Karno. Sukarni dan Syamsudin Chan ditahan pada awal 1965. Murba dibekukan dan kemudian dibubarkan pada September 1965 karena dituduh menerima uang US$ 100 juta dari CIA untuk menggulingkan Presiden. Pada 17 Oktober 1966 Soekarno merehabilitasi partai Murba melalui Keputusan Presiden Nomor 223 Tahun 1966.

Tulisan ini bagian dari :
Pahlawan Nasional

0 komentar: