Menciptakan kampanye yang bermartabat

Kritikan atas pelaksanaan kampanye pilpres dilontarkan oleh berbagai pihak. Pelaksanaan kampanye tidak menggambarkan visi dan misi masing-masing pasangan. Kampanye pun tidak menggambarkan apa program yang akan dijalankan masing-masing capres. Kampanye pun dinilai lebih banyak menonjolkan keunggulan pribadi dan menyerang kepribadian lawan.

Sungguh tidak adil kalau kita mengatakan bahwa capres yang ada sekarang tidak berbobot. Bahwa kampanye seandainya memang tidak berbobot, bukanlah semata tanggung jawab masing-masing kandidat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaksana pemilu dan pembuat undang-undang pemilu.


Peran Bawaslu

Peran bawaslu dalam kampanye seharusnya diperjelas. Bawaslu dapat dijadikan wasit agar pelaksanaan kampanye berjalan sesuai yang diharapkan. Berbagai pelanggaran seperti perusakan atribut kandidat, keterlibatan pejabat BUMN, kampanye yang tidak sesuai prosedur, harus diserahkan kepada bawaslu agar ditindak seadil-adilnya.

Peran Undang-undang
Undang-undang kampanye harus jelas dan detail, sehingga tidak ada celah dari seorang pun calon untuk melakukan pelanggaran. Undang-undang juga harus memperjelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kandidat. Undang-undang juga harus bebas dari unsur multitafsir.

Undang-undang juga harus mengarahkan kampanye yang kondusif untuk perbaikan bangsa. Kampanye yang dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kampanye yang menghasilkan secara jelas, apa dan kemana negara ini seandainya salah satu kandidat terpilih.

Sanksi
Sanksi dari pelanggaran kampanye selama ini baru sebatas bagian pidananya dengan maksimal 12 bulan. Sanksi pelanggaran belum secara substansial merugikan kandidat, oleh karenanya pelanggaran kampanye tidak memberikan resiko apa pun bagi kandidat.
Sanksi yang harus diberikan seyogyanya memberikan efek jera kepada kandidat, yakni mengurangi peluang ketermenangannya.

Negara harus belajar dari pilkades, di mana pilkades pada satu desa di Indonesia didasarkan pada satu peraturan yang sanksinya menyebabkan kandidat mati kutu untuk melakukan pelanggaran. Dalam pilkades Talang Pring Jaya Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Panitia Pilkades dan kandidat sepakat untuk memberikan sanksi berupa pengurangan suara terpilih bagi pelanggar. Sanksi tersebut betul-betul membuat pelanggaran kampanye dihindari masing-masing kandidat karena dapat mengakibatkan segala usaha yang dilakukannya sia-sia.

Konklusi
Tanpa memperjelas peranan bawaslu, tanpa didukung undang-undang yang jelas, dan tanpa sanksi yang memberikan efek jera, pelaksanaan kampanye di Indonesia, tidak akan pernah sampai ke taraf bermutu.

0 komentar: