Keputusan MK mengabaikan hak masyarakat Dapil

Saya biasanya berseberangan pemikiran dengan KPU dan sampai saat ini menilai kebijakan KPU cenderung tidak netral. Namun dalam kasus penetapan sisa suara Tahap III, saya sependapat dengan aturan KPU.

Keputusan MK yang menganulir ketentuan nomor urut dari UU Pemilu sangat pantas dihargai. Tetapi kali ini untuk keputusan penetapan kursi sisa suara, entah mengapa MK kembali mengacu kepada UU Pemilu.

Sistem pemilih yang telah berlangsung menetapkan bahwa pemilih memilih caleg berdasarkan dapil-dapil, bukan partai-partai. Oleh karenanya, seyogyanyalah :
1. caleg yang terpilih adalah dari dapil tersebut.
2. Keputusan tentang siapa yang duduk sepenuhnya adalah dari hasil pilihan masyarakat dapil tersebut.

Keputusan MK menetapkan bahwa sisa suara tahap ketiga berdasarkan BPP yang diambil dari sisa suara partai di tingkat propinsi, bukan dari tingkat dapil. Dengan ketentuan tersebut, pilihan wakil rakyat yang mana yang mewakili suatu dapil, dipengaruhi oleh pilihan masyarakat pada dapil lain. Rakyat telah menetapkan pilihannya berdasarkan data-data caleg yang dikampanyekan untuk dapil tersebut, bagaimana mungkin suara dari caleg-caleg yang tidak dikampanyekan kepada mereka menentukan wakil mereka.

Keputusan MK ini telah keluar sehubungan dengan gugatan terhadap Agung Laksono yang telah ditetapkan sebagai pemegang kursi oleh KPU tetapi dibatalkan oleh MK. Saya bukan pendukung Golkar, meski simpati pada pasangan JK-Win. Saya pun bukan pendukung Agung Laksono yang menggoyang kekuatan JK-Win. Tetapi, saya hanya ingin negara ini memberikan ketegasan yang jelas tentang peraturan yang dipakainya.

Tulisan ini bagian dari :
JK-Win

0 komentar: