Etiskah Ketua MPR berkampanye

Komentar tentang keikutsertaan pejabat publik dalam berkampanye marak. Ada beberapa pertimbangan keikutsertaan pejabat dalam berkampanye yakni keadilan dan netralitas, efektifat tugas dan penyalahgunaan jabatan. Keadilan dan Netralitas
Pejabat publik merupakan orang yang disegani masyarakat. Peserta yang didukung pejabat publik tentu akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya peserta yang tidak didukung pejabat publik dirugikan.

Efektivitas Tugas
Bagaimanapun pandainya membagi waktu antara tugas dan kampanye, pejabat publik tentu saja akan membengkalaikan sebagian atau malah seluruh tugasnya.

Penyalahgunaan jabatan
Seorang yang menjabat memiliki kewenangan-kewenangan khusus dan kuat. Pejabat dapat mempergunakan jabatannya untuk kepentingan kampanye.

Pengecualian
Tentu saja juga tidak adil, kalau kandidat yang kebetulan menjadi calon tidak boleh berkampanye. Tentu kampanye akan menjadi tidak seimbang. Juga tidak adil, kalau pejabat publik tidak boleh menjadi kandidat.

Para pengurus aktif partai juga tidak adil kalau tidak diikutsertakan dalam kampanye. Peserta yang kebetulan partainya tidak memiliki pejabat publik, mereka akan diuntungkan. Kampanye akan menjadi tidak berimbang.

Oleh karenanya, pejabat publik yang ikut menjadi kandidat, apapun jabatannya wajib diperbolehkan ikut kampanye. Toh mereka akan mendapatkan positif dan negatif karena jabatannya.

Pengurus inti parpol yang berpengaruh terhadap kemenangan dan kedudukannya seimbang dengan pengurus inti parpol lawan juga harus diperkenankan ikut kampanye. Sebaliknya yang bukan tim inti, sebaiknya harus netral atau kalau tidak mereka harus masuk ikut tim inti kampanye. Sebaliknya, pejabat publik yang tidak terdaftar sebagai tim sukses, sebaiknya tidak berkomentar apa-apa dalam aktivitas kampanye.

Ketidakbolehan ikut berkomentar karena jabatannya dan keikutsertaannya dalam tim sukses sangat penting, sebab dengan demikian masyarakat dapat menilai, pernyataannya tersebut sebagai tim sukses atau sebagai pejabat publik. Kalau pejabat publik tersebut diketahui sebagai tim sukses, akan ada pertimbangan publik, bahwa yang bersangkutan 'kan tim sukses. Jadi, pernyataannya perlu dipertimbangkan. Tetapi kalau yang bersangkutan bukan tim sukses, masyarakat akan berkata lain, "pejabat tersebut mengatakan begini."

Ketua MPR HIdayat Nur Wahid tidak terdaftar sebagai tim sukses. Kedudukannya sebagai Ketua MPR tentu akan mempengaruhi sebagian publik. Ketua MPR saja berkata begini. Apabila ucapannya didengarkan, itu merugikan kandidat lain. Sebaliknya kalau tidak didengarkan, hilanglah wibawa lembaga itu. Inilah yang paling mengkhawatirkan.

0 komentar: