Prosedur Pemekaran perlu perbaikan

Mungkin sudah banyak yang melupakan kejadian kematian Ketua DPRD Sumut beberapa waktu lalu. Akibat kejadian tersebut, tokoh-tokoh perjuangan pemekaran Propinsi Tapanuli. Padahal terlepas dari adanya pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari pembentukan propinsi baru, tetap ide tersebut berangkat dari wacana masyarakat. Hanya saja, sebesar apa masyarakat menginginkannya. Penuh KKN
Prosedur yang diikuti oleh daerah yang ingin mekar saat ini sangat berliku-liku dan berpotensi KKN. Dengan sistem yang dimiliki sekarang, daerah yang tidak layak bisa saja mekar dengan mudah. Sebaliknya, daerah yang layak musti menempuhnya bertahun-tahun.

Pemerataan Pembangunan
Timbulnya pemekaran tetap disebabkan karena ketidakadilan. Tidak adilnya kesempatan berperan bagi tokoh-tokoh daerah pemekaran. Tidak adilnya pembagian kue pembangunan antar daerah. Tidak optimalnya perkembangan daerah dengan potensi yang dimilikinya. Dengan alasan itu, pemekaran selalu dilandasi dengan semangat pemerataan kesempatan yang mengistilahkan pemerataan pembangunan.

Perubahan Prosedur
Agar kasus-kasus seperti Medan tidak terulang perlu pemikir bangsa ini menajamkan pikirannya. Penghambatan aspirasi masyarakat sangat ironis dengan semangat demokrasi. Pemberlakuan prosedur administratif yang berbelit-belit sangat ironis dengan semangat pemberantasan KKN. Oleh karenanya, perlu diubah prosedur pemekaran.


Persyaratan daerah pemekaran

Persyaratan daerah pemekaran yang berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti jumlah kecamatan untuk kabupaten, jumlah kabupaten untuk propinsi sudah tidak memadai lagi. Adanya persyaratan tersebut menimbulkan irasionalitas dalam kebijakan. Demi menghambat pemekaran, Kabupaten Bengkalis misalnya mempertahankan satu kecamatan untuk Daerah Mandau yang penduduknya lebih kurang 250 juta. Ini sangat bertolak belakang dengan kecamatan-kecamatan di sekitarnya dan tidak masuk akal.

Persyaratan administratif baru untuk daerah pemekaran menurut saya adalah semisal:
1. Daerah pemekaran minimal satu dapil untuk tingkatan pemekaran dengan jumlah kursi minimal 7 kursi. Ini lebih menjamin jumlah penduduk dan potensi pengembangan wilayah.
2. Daerah yang akan dimekarkan harus saling berbatasan.
3. Pemekaran untuk kabupaten tidak menyebabkan adanya bagian kabupaten induk yang terpotong/terpisahkan oleh daerah pemekaran.
4. Daerah-daerah yang memiliki kedekatan geografis dengan daerah pemekaran walaupun berada pada daerah administratif (kabupaten/kota/propinsi) yang berbeda boleh digabungkan.

Prosedur Pemekaran
Prosedur pemekaran yang bertele-tele dan menelan biaya yang banyak menurut saya harus diubah. Keputusan pemekaran harus dipulangkan kepada masyarakat, bukan kepada DPR seperti saat ini. Caranya, ya melalui suatu referendum.

Prosedur permintaan referendum
Referendum dapat diusulkan oleh siapa saja yang berasal dari daerah calon pemekaran, yakni:
1. Penduduk yang tinggal di daerah pemekaran atau
2. Penduduk yang berasal dari daerah pemekaran.

Referendum dapat dilakukan apabila didukung 35% suara pemilih terdaftar yang berlaku di daerah pemekaran. Yang berlaku artinya pemilih tersebut masih bisa memilih, misalnya masih hidup. Untuk memudahkan, dapat diambil dari data pemilihan yang terakhir.

Perhitungan suara dilakukan sebagai berikut:
1. Satu orang anggota DPRD yang masih duduk dari dapil pemekaran dihitung total suara pemilih terdaftar yang berlaku (TSPTYB) / jumlah kursi untuk dapil-dapil yang dimekarkan. Nilai suara tersebut selanjutnya kita sebut Nilai Anggota Dewan (NAD).
2. Dukungan Bupati/Wakil Bupati/Gubernur/Wakil Gubernur dihitung berdasarkan persentase angka kemenangannya di dapil tersebut. Selanjutnya kita Nilai Anggota Pejabat (NAP).
3. Dukungan masyarakat dihitung 1 per suara. Apabila ada dukungan pejabat atau NAP, Total dukungan masyarakat pada dapil tersebut dikurangi dengan NAP dan NAD di dapil tersebut. Selanjutnya kita sebut Nilai Dukungan Masyarakat (NDM).

Contoh perhitungan:
- Dukungan masyarakat 10.000 suara.
- NAP 30.000.
- NAD 3.000. Anggota dewan mendukung 2 orang.
NDM = 10.000 - (30.000 + 3.000 x 2), berarti NDMnya 0.
Total dukungan 36.000 suara.

Ilustrasi dua.
- NAD 3.000 anggota dewan pendukung 3.
- dukungan masyarakat 10.000.
- NDM = 10.000 - (3.000 x 3) = 1.000.
Total dukungan 10.000.

Perhitungan seperti ini untuk menghindari penghitungan dukungan ganda.

Prosedur Referendum
Penggagas referendum mengajukan usulan referendum ke KPUD setempat. KPUD segera mengajukan jadwal referendum ke Mendagri. Selanjutnya pihak penggagas referendum dan pihak penolak pemekaran diberi kesempatan yang sama untuk kampanye. Apabila referendum memenangkan pemekaran, KPUD menyampaikannya ke Mendagri untuk dibuatkan Undang-undangnya.


Lebih demokratis dan efisien

Prosedur ini lebih demokratis. Lebih menjawab, apakah pemekaran itu memang kehendak masyarakat atau kehendak segelintir orang, sehingga perdebatan-perdebatan seperti itu tidak diperlukan lagi. Dan adanya demonstrasi-demonstrasi atau hal-hal politis lain untuk memperjuangkan pemekaran tidak diperlukan lagi, sehingga resiko seperti kasus kematian ketua dPRd sumut yang lalu tidak terjadi.

0 komentar: