Menggagas ekonomi kebangsaan

Visi misi para capres sedang diperdebatkan. Menurut ekonom UGM Revrison Bawasird dan Ichsanuddin Noorsy, ketiga pasangan pada prinsipnya sama-sama berpotensi neolib. Bedanya SBY-No, sudah 100% neolib, sementara Megapro dan JK-Win kadarnya 50%. Alasan utama Revrison karena kedua-duanya tidak jelas-jelas mengembangkan Koperasi dan BUMN.

Sistem ekonomi pada dasarnya terbagi 3 (tiga) dikaitkan dengan peran negara. Ekonomi yang menguatkan peran negara dikenal dengan ekonomi sosialis, dan ekonomi yang mengabaikan peran negara dikenal dengan ekonomi liberal. Kedua-dua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan karenanya ada usaha-usaha untuk mencampurkan keduanya sehingga dikenal dengan nama ekonomi campuran. Ekonomi Pancasila yang digagas Bung Hatta yang diakomodir UUD '45 adalah salah satu sistem ekonomi campuran yang cenderung dekat dengan sistem sosialis. Sistem ini menekankan peran koperasi dan penguasaan BUMN penting oleh negara.

Ekonomi sosialis memiliki beberapa varian. Ekonomi komunalisme (komunis) merupakan varian yang paling ekstrem karena tidak memberikan kesempatan sama sekali bagi masyarakat untuk berusaha. Ekonomi kerakyatan seperti yang diusung oleh Mubyarto adalah salah satu varian ekonomi sosial.

Tidak representasinya ekonomi kerakyatan oleh capres yang ada sebagaimana yang diungkapkan oleh pengamat ekonomi Revrison Bawasir dan Ichsanuddin Noorsy tersebut sebenarnya berpatokan pada visi ekonomi Bung Hatta yang lazim kita kenal sebagai ekonomi pancasila. Tidak ada kaitan kesejahteraan masyarakat dengan koperasi dan BUMN, karena kedua-duanya adalah hanya salah satu bentuk utopis.

Koperasi
Koperasi belum tentu mencerminkan rakyat karena dalam prakteknya, koperasi dikuasai oleh tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang cenderung kuat dan menguasai koperasi tersebut dan secara otomatis koperasi hanya menguntungkan segelintir kelompok tersebut. Dalam perjalanan bangsa, koperasi bahkan seringkali dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pengusaha kapitalis sekedar untuk mendapatkan fasilitas dari negara. Oleh karenanya, tidak ada relevansi antara ekonomi kerakyatan dengan koperasi.

BUMN
Penguasaan sektor-sektor produksi penting oleh negara yang diwakili BUMN tidak sepenuhnya menguntungkan rakyat. Bahkan tidak jarang, kehadiran BUMN justru merugikan masyarakat. PTP N sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sering kali merugikan masyarakat pekebun. Kehadiran BUMN seringkali mematikan usaha rakyat pada sektor tersebut. Sebaliknya, kuatnya pengaruh BUMN acap dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang umumnya justru kapitalis. Oleh karenanya, merelevansikan BUMN dengan ekonomi kerakyatan adalah ambigu.

Ekonomi Kebangsaan
Kalaulah sebagian pakar ekonomi di negeri ini mengidentikkan ekonomi kerakyatan dengan ekonomi pancasila, sah-sah saja. Anggaplah kalau istilah sudah menjadi trade mark, maka ekonomi pancasila seperti itu, tidaklah seratus persen layak diperjuangkan.

Barangkali satu jenis varian ekonomi yang patut diperhitungkan adalah gagasan ekonomi yang diusung JK-Win. Wiranto memiliki satu visi ekonomi yang selalu didengung-dengungkan sebagai ekonomi kemandirian. Dan JK sebagai ekonom yang mengarah ke pasar (tanah abang) juga menekankan kecintaan kepada modal sendiri. Oleh karenanya, kedua pasangan capres - cawapres yang besar dari tradisi nasionalis ini dapat kita katakan mengusung ekonomi yang memperjuangkan nasionalisme/patriotisme bangsa di bidang ekonomi. Oleh karenanya, untuk itu menurut saya istilah yang paling tepat adalah ekonomi kebangsaan.

Ekonomi kebangsaan dapat kita rumuskan sebagai suatu sistem ekonomi yang digerakkan dari modal bangsa sendiri, oleh bangsa sendiri dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dengan tidak melupakan prinsip bebas-aktif. Artinya, bangsa Indonesia tidak hanya menjadi objek dalam perekonomian dunia tetapi juga menjadi pelaku aktif. Segala usaha yang positif untuk kemajuan perekonomian bangsa dan pada akhirnya kesejahteraan bangsa adalah dibenarkan meskipun hal itu berdekatan dengan yang istilahnya neolib, dan segala yang negatif untuk perekonomian dan kesejahteraan bangsa adalah terlarang meskipun hal itu berdekatan dengan "ekonomi kerakyatan". Dan segala usaha ekonomi yang menginjak kemerdekaan ekonomi bangsa harus dilawan, bagaimanapun resikonya.

Tulisan ini bagian dari :

  1. JK-Win
  2. SBY

0 komentar: